DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Bali kembali mencatat sejarah dalam pengelolaan lingkungan hidup nasional. Sebagai destinasi wisata dunia sekaligus barometer pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Pulau Dewata menjadi provinsi pertama yang mengawali Gerakan Pilah Sampah Nasional melalui Apel Siaga Pilah Sampah yang digelar di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (7/7/2026).
Gerakan yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur tersebut menjadi tonggak penting perubahan budaya masyarakat dalam mengelola sampah langsung dari sumbernya. Apel siaga ini juga menjadi rangkaian menuju ground breaking Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7/2026), sebagai bagian dari transformasi besar sistem pengelolaan sampah di Bali.
Apel dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Hanif Faisol Nurofiq didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, serta dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, perangkat desa, hingga komunitas peduli lingkungan.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa persoalan sampah kini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Bali. Menurutnya, keberhasilan menjaga lingkungan akan menentukan masa depan sektor pariwisata, ketahanan pangan, hingga kualitas hidup masyarakat Bali.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah Apel Siaga Pilah Sampah. Momentum ini sangat tepat karena Bali sedang bergerak secara masif dan konsisten menuju Bali bersih sampah,” ujar Koster.
Ia menegaskan paradigma pengelolaan sampah tidak lagi bertumpu pada tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi harus dimulai dari lokasi sampah dihasilkan.
Mulai dari rumah tangga, sekolah, pasar, hotel, restoran, tempat ibadah, kawasan pariwisata hingga perkantoran didorong melakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik sejak awal.
Menurut Koster, perubahan pola pikir tersebut merupakan implementasi nyata Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Gubernur dua periode itu menjelaskan bahwa pemilahan sampah bukan hanya aktivitas teknis memisahkan sampah organik dan nonorganik, melainkan gerakan perubahan budaya masyarakat Bali.
Sampah organik, katanya, dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk mendukung pertanian organik, sedangkan sampah nonorganik memiliki nilai ekonomi melalui proses daur ulang.
“Kita ingin memastikan sampah selesai di tempat dihasilkannya. Sampah organik menjadi pupuk, sementara sampah nonorganik dapat didaur ulang sehingga tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan pilah sampah sebagai kebiasaan sehari-hari.
“Melalui Apel Siaga Pilah Sampah ini mari jadikan pilah sampah sebagai gerakan harian di setiap rumah tangga di Bali. Small actions, global impact,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi terhadap capaian Bali yang berhasil menempati peringkat ketiga Indeks Ketahanan Pangan Nasional dengan nilai 79,89, hanya berada di bawah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Menurut Hanif, keberhasilan tersebut menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Bali menjadi provinsi dengan ketahanan pangan terbaik ketiga secara nasional. Bahkan Kabupaten Badung menjadi kabupaten terbaik dalam ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Namun di balik prestasi tersebut, Bali masih menghadapi tantangan serius berupa produksi sampah yang mencapai sekitar 3.500 ton setiap hari.
Karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bali mempercepat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber.
Hanif menyebut Bali saat ini merupakan provinsi yang paling progresif dalam menjalankan gerakan pilah sampah dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali mulai dari Deklarasi Bali Bebas Sampah pada April 2025 hingga Deklarasi Percepatan Pengelolaan Sampah bersama Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh kepala daerah pada Juni 2026 menjadi fondasi penting menuju Bali bebas sampah.
“Hari ini kita melangkah lebih jauh lagi melalui Gerakan Pilah Sampah se-Bali. Berdasarkan data kami, Bali merupakan provinsi yang paling masif melakukan aksi pilah sampah di Indonesia, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ungkap Hanif.
Ia juga mengingatkan bahaya penumpukan sampah organik di TPA yang menghasilkan gas metana dan berpotensi memicu kebakaran seperti yang pernah terjadi di TPA Suwung pada tahun 2023.
“Kita tidak ingin kejadian seperti kebakaran TPA Suwung terulang kembali. Bali adalah wajah Indonesia dan destinasi wisata dunia. Karena itu Bali bersih tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.
Pemerintah pusat berharap seluruh kabupaten dan kota di Bali mampu menyelesaikan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber paling lambat Desember 2026.
Dalam Apel Siaga Pilah Sampah, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada 10 desa dan desa adat yang dinilai berhasil menerapkan sistem pemilahan sampah dari sumber.
Desa-desa tersebut berasal dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Buleleng.
Selain piagam penghargaan, desa terbaik juga menerima bantuan alat pengolah sampah organik skala rumah tangga hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bernama Lahsamor (Pengolah Sampah Organik).
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Bali agar memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Bali Bersih Sampah 2026, sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengedepankan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
