Koster Dukung Sensus Ekonomi 2026, Instruksikan Pembangunan Bali Berbasis Data Akurat

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:46 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali yang ditandai dengan penancapan kayon sebagai simbol dimulainya gerakan bersama membangun Bali berbasis data yang akurat dan berkualitas.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar menjadikan data hasil sensus sebagai dasar utama dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga penganggaran daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Wayan Koster saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Koster, pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila seluruh kebijakan disusun berdasarkan data yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan ke depan. Dengan data yang baik, kita dapat memetakan anggaran dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Gubernur Bali.

Selain menginstruksikan jajaran pemerintah, Wayan Koster juga mengajak seluruh kepala daerah di Bali beserta masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Ia meminta masyarakat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil perekonomian Bali.

“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan memberikan data yang akurat dan benar sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat,” ujarnya.

Menurut Koster, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data berkualitas yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Gubernur Bali menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibanding pelaksanaan sebelumnya.

Selain mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, sensus kali ini juga melakukan pembaruan data ekonomi keluarga.

Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan jumlah usaha, tetapi juga harus mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Melalui pembaruan data ekonomi keluarga, pemerintah akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan keluarga, hubungan antara aktivitas usaha dengan kesejahteraan rumah tangga, hingga dinamika ekonomi yang berkembang di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi masyarakat Bali.

Koster menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis bagi Bali yang memiliki struktur ekonomi khas dengan kekuatan pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang berkualitas agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui hasil sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran mengenai struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi pembangunan Bali.

“Kita akan mengetahui sektor ekonomi yang perlu diperkuat, potensi baru yang harus dikembangkan, wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar, hingga berbagai tantangan yang harus segera diatasi. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik,” tegasnya.

Gubernur Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPS RI karena memberikan fleksibilitas waktu pelaksanaan sensus di Bali.

Penyesuaian jadwal dilakukan agar proses pendataan tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa mengurangi kualitas pendataan.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kearifan lokal dan budaya masyarakat Bali.

Secara tegas, Gubernur Bali menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat memastikan setiap keputusan diambil secara objektif, terukur, dan tepat sasaran.

Langkah tersebut juga sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan pembangunan berkelanjutan berbasis data sebagai fondasi utama kemajuan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Menurutnya, data berkualitas menjadi kompas bagi perjalanan pembangunan bangsa.

Ia berpesan kepada seluruh petugas sensus agar memastikan tidak ada unit usaha maupun keluarga yang terlewat selama proses pendataan.

“Jangan sampai ada data yang terlewatkan, dan seluruh data yang dikumpulkan harus benar-benar akurat,” pesannya.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menambahkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan basis data yang semakin lengkap untuk mendukung perencanaan pembangunan di Bali.

Sebanyak 3.774 petugas sensus akan diterjunkan secara door to door selama periode 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Berdasarkan proyeksi BPS, terdapat sekitar 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri dari 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1,71 juta usaha dan keluarga yang menjadi sasaran pendataan.

Sebagai simbol dimulainya gerakan bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali, kegiatan Penguatan Komitmen Bersama ditandai dengan penancapan kayon, yang melambangkan semangat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bali berbasis data yang akurat, berkualitas, dan berkelanjutan.[*]