DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menjadikan Bali sebagai daerah mandiri energi berbasis energi bersih dengan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) 2045, atau lima belas tahun lebih cepat dibandingkan target nasional.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Wayan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang berlangsung di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar, Selasa (14/7/2026). Forum nasional tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, investor, akademisi, dan organisasi yang bergerak di bidang energi terbarukan guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia.
Dalam sambutannya, Koster menegaskan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata dunia membutuhkan kualitas lingkungan yang tetap terjaga melalui penggunaan energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Bali tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
Komitmen tersebut, lanjut Koster, merupakan bagian dari implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, yang menempatkan perlindungan alam sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
“Untuk mewujudkan target tersebut, kami mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi bersih, serta membuka ruang investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau,” ujar Koster.
Ia menegaskan bahwa Bali harus memiliki kemandirian energi dengan memanfaatkan potensi energi yang tersedia di wilayahnya sendiri. Selama ini, sebagian kebutuhan listrik Bali masih bergantung pada pasokan dari luar daerah melalui sistem interkoneksi, sehingga pengembangan energi lokal menjadi kebutuhan strategis.
Menurut Koster, penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil secara bertahap harus dikurangi karena menjadi salah satu penyumbang emisi karbon dan pencemaran udara. Sebagai gantinya, energi surya dinilai paling sesuai dikembangkan di Bali karena memiliki potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun.
“PLTS adalah pilihan terbaik karena sumber energinya berasal dari matahari. Saya mendorong pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi masa depan Bali,” tegasnya.
Gubernur juga memastikan Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun institusi yang ingin memasang PLTS, khususnya PLTS atap.
Menurutnya, penggunaan energi surya tidak merugikan pemerintah, justru memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, sekaligus menekan biaya listrik dalam jangka panjang.
“Kalau masyarakat mau memasang PLTS, saya akan dukung. Pemerintah harus memfasilitasi karena ini memberi manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Sebagai implementasi kebijakan energi bersih, Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan kawasan rendah emisi (low emission zone). Program tersebut akan diawali di Nusa Penida, kemudian diperluas ke kawasan Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai pusat aktivitas pariwisata Bali.
“Kami akan memulai dari Nusa Penida terlebih dahulu. Semoga program ini berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi kawasan lainnya di Bali,” ujar Koster.
Untuk mendukung percepatan transisi energi bersih, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.
Koster berharap penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026 tidak hanya menghasilkan diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi juga melahirkan investasi nyata, kolaborasi strategis, serta rekomendasi kebijakan yang mampu mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia.
Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan Indonesia Solar Summit merupakan forum nasional tahunan yang diselenggarakan IESR bersama kementerian dan berbagai lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih nasional.
ISS 2026 berlangsung pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur dengan mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari percepatan pembangunan 100 gigawatt PLTS, pengurangan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel, strategi pembiayaan energi bersih, hingga penguatan industri tenaga surya nasional.
Fabby mengungkapkan bahwa sejak pertama kali digelar pada 2022, Indonesia Solar Summit selalu berlangsung di Jakarta. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan pertama di luar ibu kota, dengan Bali dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan energi bersih.
“Energi surya bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi agenda pembangunan nasional untuk mencapai kemandirian energi. Tantangan kita sekarang adalah mengubah potensi besar yang dimiliki Indonesia menjadi investasi nyata dan mempercepat terwujudnya ekonomi hijau,” pungkas Fabby.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Bali diharapkan mampu menjadi contoh nasional dalam percepatan transisi menuju energi bersih sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan pelestarian lingkungan dan budaya.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
