Prabowo Launching PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali Bersiap Masuki Era Energi Bersih

Rabu, 26 Agustus 2026 | 07:43 WITA

Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Bali Wayan Koster luncurkan Site PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Jembrana, Bali. — Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur Bali Wayan Koster luncurkan Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Jembrana, Selasa (25/8/2026). Program ini menjadi bagian dari percepatan penggunaan energi baru terbarukan di Bali.[ist]

JEMBRANA, MEDIAPELANGI.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp sebagai bagian dari percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Jembrana serta sejumlah pejabat terkait.

Momentum peluncuran PLTS tersebut sekaligus diperkuat dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kebijakan pengembangan PLTS yang turut diarahkan ke Bali. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan kebijakan Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang telah menjadi bagian dari arah pembangunan Bali.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali,” ujar Koster.

Ia menjelaskan, kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih sebenarnya telah dirancang sejak 2019 melalui Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019. Namun, implementasinya belum berjalan optimal akibat situasi pandemi COVID-19.

Menurut Koster, saat ini momentum untuk mempercepat program tersebut semakin terbuka setelah pemerintah pusat memberikan dukungan melalui pengembangan PLTS.

Koster menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, terutama dalam penyediaan lahan.

Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong pemanfaatan lahan milik negara yang tidak produktif agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Tugas kami di daerah ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat,” katanya.

Pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus mewujudkan visi pembangunan Bali dalam jangka panjang, termasuk konsep Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih.

Menurut Koster, pengembangan PLTS tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan listrik. Energi bersih juga dinilai memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.

Sebagai destinasi wisata dunia, Bali membutuhkan ekosistem lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Karena itu, penggunaan energi baru terbarukan diharapkan dapat memperkuat citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang ramah lingkungan.

“Manfaat daripada PLTS ini tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali,” ujarnya.

Koster juga menilai penggunaan energi surya dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) impor. Peralihan tersebut diharapkan membuat sistem energi lebih ekonomis sekaligus mengurangi penggunaan energi fosil.

Dalam kesempatan tersebut, Koster menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan.

Menurutnya, penyediaan lahan menjadi salah satu faktor utama dalam merealisasikan program PLTS.

“Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerja sama. Akselerasi ini perlu kerja sama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan,” tegasnya.

Pengembangan PLTS 100 GWp diharapkan menjadi momentum transformasi sistem energi, dari ketergantungan terhadap energi fosil menuju energi baru terbarukan yang bersumber dari dalam negeri.

Bagi Bali, langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih, sekaligus memperkuat fondasi pariwisata berkelanjutan di Pulau Dewata.[*rls]