TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Persoalan akses modal masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil di tengah berkembangnya ekonomi kreatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tabanan, Bali, dengan mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, pelaku UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo itu berlangsung di Nuanu Creative City, Beraban, Tabanan. Pertemuan membahas peluang memperluas akses pembiayaan sekaligus mencari skema permodalan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Dalam diskusi tersebut, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan modal kerja. Pelaku UMKM juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan usaha, memperluas jaringan, serta mendapatkan akses pasar yang lebih besar.
Rahayu mengatakan sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan usaha dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang mampu menyesuaikan karakter bisnis kreatif.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk membuka peluang bagi masyarakat dan usaha kecil. Namun agar potensi tersebut dapat berkembang, para pelaku usaha membutuhkan akses tidak hanya ke pasar dan jaringan, tetapi juga ke skema pembiayaan yang memahami karakteristik bisnis kreatif,” ujar Rahayu, Jumat (28/8).
Salah satu pendekatan yang menjadi perhatian adalah pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki aset intelektual, tetapi belum tentu mempunyai aset konvensional untuk dijadikan agunan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor ekonomi kreatif. Instrumen pembiayaan lain seperti securities crowdfunding turut dibahas sebagai pilihan untuk memperluas sumber permodalan.
Pertemuan di Tabanan juga melihat praktik yang sudah berjalan di lapangan. Nuanu Creative City menjadi salah satu contoh ekosistem yang melibatkan pelaku usaha lokal dalam kegiatan operasional maupun berbagai program komunitas.
Saat ini, Nuanu disebut telah bekerja sama dengan 668 UMKM di Bali. Dari jumlah tersebut, lebih dari 370 merupakan pelaku usaha perorangan, mulai dari perajin, pemilik warung, pengemudi, penyedia jasa laundry hingga pekerja kebun.
Pelaku usaha tersebut bergerak di berbagai bidang, seperti makanan dan minuman, lanskap, katering, transportasi, hingga kebutuhan operasional lainnya. Dalam periode 2023 hingga 2025, jumlah usaha kecil yang terlibat dalam ekosistem Nuanu bahkan meningkat hingga 14 kali lipat.
Kondisi itu menunjukkan bahwa keberadaan sebuah ekosistem ekonomi dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mendapatkan konsumen, membangun jaringan profesional, melakukan kolaborasi, sekaligus memperluas eksposur pasar.
“Nuanu dapat menjadi salah satu contoh bagaimana infrastruktur dan ekosistem ekonomi kreatif dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut terlibat dan berkembang,” kata Rahayu.
Menurutnya, pola tersebut dapat dipelajari dan disesuaikan di daerah lain sehingga manfaat perkembangan ekonomi kreatif tidak hanya dinikmati pelaku usaha besar, tetapi juga UMKM dan masyarakat di sekitarnya.
Keterlibatan masyarakat lokal juga terlihat melalui kemitraan Nuanu dengan BUMDes. Sejumlah kebutuhan program komunitas dilakukan melalui badan usaha desa sehingga aktivitas ekonomi dapat ikut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
Ketua BUMDes Beraban, I Gede Putu Waisnawa, mengatakan pola tersebut memberikan manfaat karena nilai ekonomi dari kegiatan yang berlangsung dapat tetap berputar di desa.
“Bantuan pangan yang kami salurkan dibeli dan didistribusikan melalui BUMDes, sehingga nilai ekonominya tetap berputar di dalam desa,” ujarnya.
Model kemitraan tersebut telah diterapkan di 18 desa di Tabanan. Nuanu saat ini disebut bekerja sama dengan 38 UMKM dan BUMDes lokal dalam berbagai program.
Sementara itu, CEO Nuanu Creative City Lev Kroll menilai keterhubungan antara pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan lebih banyak peluang ekonomi.
“Dari pengalaman kami, ketika pelaku usaha lokal, masyarakat, lembaga keuangan, dan sektor swasta dapat saling terhubung, akan semakin banyak peluang yang bisa tercipta,” ujar Lev.
Kunjungan Komisi VII DPR RI di Tabanan tersebut menjadi ruang untuk melihat langsung kebutuhan UMKM sekaligus membahas model ekosistem ekonomi yang dapat memperluas peluang usaha. Pembiayaan, kemitraan, akses pasar, dan kolaborasi menjadi bagian penting agar pertumbuhan ekonomi kreatif mampu memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank BPD Bali, pelaku UMKM, serta pelaku ekonomi kreatif. Diskusi berlangsung di Labyrinth Dome, Nuanu Creative City, Beraban, Tabanan.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
