DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama tiga hari di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jumat (28/8/2026).
Penutupan kegiatan dilakukan Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster. Sebanyak 111 peserta dari Kabupaten Jembrana mengikuti rangkaian Bimtek yang menjadi bagian dari penguatan kapasitas pengurus Posyandu di Bali.
Momen penutupan ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada peserta terbaik. Namun, bagi Ny. Putri Koster, keberhasilan Bimtek tidak hanya dilihat dari selesainya kegiatan selama tiga hari.
Ada tugas yang lebih penting setelah para peserta kembali ke wilayah masing-masing, yakni meneruskan pengetahuan yang telah diperoleh kepada kader Posyandu hingga tingkat banjar.
Ny. Putri Koster mengungkapkan, hingga Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI, total pengurus TP Posyandu yang telah mengikuti kegiatan tersebut mencapai 1.257 orang.
Jumlah tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat pemahaman mengenai perubahan tugas Posyandu yang kini tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan.
Ia meminta seluruh peserta tidak menyimpan pengetahuan yang diperoleh selama Bimtek hanya untuk diri sendiri. Informasi mengenai transformasi Posyandu harus disampaikan kembali kepada kader yang bertugas di wilayah masing-masing.
“Apa yang diperoleh di sini, sosialisasikan hingga kader Posyandu yang bertugas di masing-masing banjar. Kalau apa yang diperoleh dalam Bimtek didiamkan, ya tidak akan ada gunanya,” ujar Ny. Putri Koster.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya proses sosialisasi. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membangun kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di tingkat kabupaten maupun kota.
Dengan memanfaatkan teknologi dan pertemuan secara daring, informasi mengenai tugas serta fungsi Posyandu dapat disebarluaskan kepada kader dalam cakupan yang lebih luas tanpa membutuhkan biaya besar.
Dalam arahannya, Ny. Putri Koster juga kembali mengingatkan pentingnya memahami transformasi Posyandu. Saat ini, Posyandu telah berstatus sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan cakupan tugas yang mengacu pada enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Perubahan tersebut membuat pola pikir kader perlu ikut bergeser. Posyandu tidak lagi hanya identik dengan kegiatan penimbangan bayi dan balita atau pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Menurut Ny. Putri Koster, perubahan cara pandang tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus segera diatasi agar kader mampu menjalankan fungsi Posyandu secara lebih luas.
“Kita harus cepat mengalihkan pemikiran bahwa saat ini ada bidang-bidang selain kesehatan yang menjadi tugas Posyandu,” cetusnya.
Ia pun meminta para kader tidak menganggap tugas dalam enam bidang SPM sebagai sesuatu yang rumit. Kader tidak harus mengerjakan seluruh persoalan secara langsung, tetapi memiliki peran penting dalam menemukan dan menyampaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Sebagai contoh, kader yang mendapat tugas berkaitan dengan bidang pekerjaan umum tidak berarti harus turun langsung memperbaiki jalan atau rumah warga.
Tugas kader adalah menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi persoalan yang ditemukan, kemudian meneruskannya kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Pola kerja tersebut, menurut Ny. Putri Koster, membutuhkan koordinasi yang baik antara kader Posyandu dengan pemerintah desa serta perangkat terkait.
Dengan demikian, keberadaan Posyandu dapat menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pelayanan pemerintah di tingkat desa.
Penutupan Bimtek Bina Posyandu Angkatan XI menjadi penanda berakhirnya pelatihan, tetapi sekaligus menjadi awal bagi peserta untuk menjalankan peran di wilayah masing-masing.
Sebanyak 111 kader dari Jembrana diharapkan mampu meneruskan materi yang diperoleh kepada kader lainnya sehingga pemahaman tentang transformasi Posyandu tidak berhenti pada peserta Bimtek.
Dengan total 1.257 pengurus yang telah mendapatkan pembekalan hingga Angkatan XI, penguatan kapasitas Posyandu di Bali diharapkan semakin menjangkau masyarakat dari tingkat desa hingga banjar.
Langkah tersebut menjadi penting agar perubahan Posyandu sebagai LKD dapat dipahami secara utuh dan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Penguatan kader menjadi bagian penting dalam memastikan transformasi Posyandu berjalan hingga tingkat masyarakat. Dengan pengetahuan yang terus disebarluaskan, Posyandu diharapkan mampu menjalankan enam bidang SPM secara lebih terarah sekaligus menjadi penghubung kebutuhan warga dengan pelayanan pemerintah desa secara berkelanjutan.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
