TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pelayanan publik, serta membenahi tata kelola pemerintahan dan badan usaha milik daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika menyusul masih tingginya kasus di Kabupaten Tabanan.
Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabanan, kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dari 26 kasus pada 2020 menjadi 82 kasus pada 2024. Sementara pada 2025 masih tercatat sebanyak 72 kasus.
Ketiga Ranperda tersebut disampaikan langsung Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11/2026).
Adapun tiga rancangan regulasi yang diajukan meliputi Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Dalam pidato pengantarnya, Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan sebagai landasan hukum untuk memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan narkotika di Tabanan.
Data kasus yang meningkat dari 26 kasus pada 2020 menjadi 82 kasus pada 2024 menjadi salah satu alasan penting perlunya penguatan kebijakan daerah. Meski pada 2025 tercatat 72 kasus, angka tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Sanjaya, penanganan persoalan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta desa adat.
“Persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu memiliki landasan hukum yang kuat agar upaya pencegahan dan pemberantasan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Kami ingin seluruh unsur masyarakat ikut mengambil peran, mulai dari keluarga, lingkungan desa, hingga desa adat,” tegas Sanjaya.
Melalui regulasi tersebut, upaya pencegahan diharapkan semakin diperkuat melalui edukasi, sosialisasi, koordinasi lintas instansi, serta pemberdayaan masyarakat sehingga dapat menekan potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
Ranperda kedua berkaitan dengan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
Pengajuan Ranperda ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan variabel umum serta teknis, BPBD Kabupaten Tabanan memperoleh skor 560 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai BPBD Tipe A.
Penyesuaian kelembagaan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara lebih optimal, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Sanjaya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan BPBD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai potensi bencana.
“Penanggulangan bencana membutuhkan kelembagaan yang kuat, koordinasi yang jelas, dan kemampuan respons yang optimal. Melalui penyesuaian organisasi BPBD menjadi Tipe A, kami berharap kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana semakin meningkat,” ujarnya.
Dengan penguatan struktur organisasi dan tata kerja, koordinasi antarlembaga diharapkan semakin efektif sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal ketika terjadi bencana.
Ranperda ketiga menyangkut perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.
Perubahan regulasi ini diajukan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai organ dan kepegawaian badan usaha milik daerah air minum dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.
Materi penyesuaian mencakup pengaturan mengenai direksi, dewan pengawas, komite, pegawai, hingga batasan biaya dalam pengelolaan perusahaan.
Menurut Sanjaya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk memastikan tata kelola perusahaan daerah berjalan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat profesionalisme dalam pengelolaan organisasi.
“Perubahan Perda Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana ini menjadi bagian dari upaya menyesuaikan tata kelola perusahaan dengan regulasi terbaru. Kami berharap pengaturan mengenai direksi, dewan pengawas, komite, dan kepegawaian dapat semakin jelas sehingga pengelolaan perusahaan berjalan lebih profesional dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat,” ungkapnya.
Melalui perubahan tersebut, pemerintah daerah berharap Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana semakin optimal dalam menjalankan tugas pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Tabanan.
Penyampaian tiga Ranperda tersebut menjadi tahapan awal dalam proses pembentukan peraturan daerah. Selanjutnya, seluruh rancangan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan bersama antara DPRD Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sanjaya berharap pembahasan bersama legislatif dapat berjalan konstruktif dan komprehensif sehingga ketiga rancangan regulasi tersebut menghasilkan aturan yang memiliki kepastian hukum, dapat diterapkan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ketiga Ranperda ini memiliki tujuan strategis bagi Kabupaten Tabanan. Kami berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Intinya, regulasi yang dibentuk harus mampu menjawab kebutuhan serta tantangan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Ketiga Ranperda tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, mulai dari penguatan perlindungan masyarakat terhadap ancaman narkotika, peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, hingga pembenahan tata kelola perusahaan daerah penyedia layanan air minum.
Melalui pembentukan regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin kuat, responsif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!











