DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan mendapat apresiasi dari kalangan pekerja. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi pengupahan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Pulau Dewata.
Apresiasi tersebut disampaikan Rai Budi Darsana saat dikonfirmasi Bali Topik, Jumat (20/11/2026) malam, setelah keputusan penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 diterbitkan.
“Kami tentunya mengapresiasi keputusan Gubernur terkait dengan kenaikan UMP untuk tahun 2027,” ungkap Rai.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026.
Dalam keputusan tersebut, UMP Bali 2027 ditetapkan sebesar Rp4.559.287 per bulan. Sementara UMSP untuk sektor hotel berbintang ditetapkan sebesar Rp4.644.907 per bulan. Kedua ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Besaran UMP 2027 ini meningkat Rp1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.
Meski menyambut positif kebijakan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui masih terdapat kesenjangan antara besaran upah minimum dengan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja.
Berdasarkan perhitungan yang menjadi acuan organisasi tersebut, KHL Bali pada 2026 berada pada kisaran Rp5,6 juta per bulan. Dengan demikian, UMP 2027 sebesar Rp4,55 juta masih berada di bawah estimasi kebutuhan tersebut.
Rai Budi Darsana mengakui kondisi itu menjadi pekerjaan rumah dalam upaya memperbaiki kesejahteraan pekerja. Namun, pihaknya memandang keputusan Gubernur Koster sebagai pijakan awal yang dapat diterima untuk mendorong peningkatan upah secara bertahap.
Ia menilai penetapan tersebut menjadi momentum penting setelah hampir satu dekade kalangan pekerja menghadapi persoalan tingkat upah yang dinilai relatif rendah.
FSPM berharap kebijakan pengupahan ke depan terus mengalami perbaikan sehingga semakin mendekati kebutuhan hidup pekerja, sekaligus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan kondisi dunia usaha.
Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah, FSPM Regional Bali juga berharap para pengusaha dapat menerima dan melaksanakan keputusan pengupahan tahun 2027 dengan baik.
Menurut Rai Budi Darsana, keberadaan pekerja memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan proses produksi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja semestinya berjalan seiring dengan keberlanjutan perusahaan.
Pihaknya juga mengharapkan hubungan antara pekerja dan pengusaha dibangun atas dasar saling menghargai serta memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.
FSPM memandang peningkatan kesejahteraan pekerja bukan hanya menyangkut pemenuhan hak tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga produktivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Penetapan UMP dan UMSP Bali 2027 diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
Dengan kebijakan tersebut, peningkatan kesejahteraan pekerja diharapkan dapat terus berjalan secara bertahap tanpa mengabaikan keberlanjutan dunia usaha di Bali.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!











