BerandaTabananHadapi Tantangan Fiskal, Sanjaya Minta APBD Tabanan 2027 Tepat Sasaran

Hadapi Tantangan Fiskal, Sanjaya Minta APBD Tabanan 2027 Tepat Sasaran

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Menghadapi tantangan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama DPRD menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan mengedepankan efisiensi dan skala prioritas. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,137 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih, dengan surplus anggaran Rp18,231 miliar.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa dan dihadiri Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Wakil Bupati I Made Dirga, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.

Postur anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Penyusunannya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta prioritas program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan bahwa keterbatasan ruang fiskal harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, efektif, dan efisien. Menurutnya, tantangan keuangan daerah justru menjadi momentum untuk memperkuat ketepatan dalam menentukan program pembangunan.

“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan kita bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegas Sanjaya.

Ia menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan kemampuan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun keberlanjutan pembangunan daerah.

Sejalan dengan upaya menjaga efisiensi anggaran, Sekretaris DPRD Kabupaten Tabanan I Wayan Budi Artana dalam penyampaian laporan Badan Anggaran menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah.

Penguatan sumber pendapatan perlu dilakukan melalui penggalian potensi daerah dengan tetap memperhatikan urgensi kebutuhan pembangunan, pemerataan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi pendapatan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kapasitas fiskal daerah sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai target dan kemampuan keuangan yang tersedia.

Melalui APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengarahkan program dan kegiatan pada penguatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Setelah disepakati bersama, dokumen Ranperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan.

Pada hari yang sama, dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan III Tahun 2026, Bupati Sanjaya juga menyampaikan pidato pengantar atas tiga Ranperda strategis sebagai bagian dari penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Ketiga rancangan tersebut meliputi Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Untuk Ranperda narkotika, penguatan regulasi didorong oleh perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, kasus tercatat sebanyak 26 pada 2020, meningkat menjadi 82 kasus pada 2024, dan masih mencapai 72 kasus pada 2025.

Baca Juga:  Nekat Curi 2 Outdoor AC Villa di Kediri, Pria Asal Sampang Diamankan

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memperkuat koordinasi lintas instansi, edukasi masyarakat, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan korban secara lebih terpadu.

Sementara itu, Ranperda mengenai BPBD diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana. Hal ini menjadi perhatian mengingat Kabupaten Tabanan memiliki skor Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025 sebesar 116,72 atau berada dalam kategori sedang.

Penguatan kelembagaan diharapkan mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih optimal, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pascabencana.

Adapun perubahan Perda Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana difokuskan pada penyesuaian ketentuan mengenai organ dan kepegawaian badan usaha milik daerah dengan regulasi terbaru. Langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bupati Sanjaya berharap kesepakatan APBD 2027 dan proses pembahasan ketiga Ranperda dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan.

Dengan pengelolaan keuangan yang lebih terukur, optimalisasi pendapatan, serta penetapan program berdasarkan skala prioritas, Kabupaten Tabanan diharapkan tetap mampu menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tantangan fiskal.

Kesepakatan APBD 2027 sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM), melalui pelayanan publik yang semakin baik, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.[*rls]

 

BERITA LAINNYA

ARSIP BERITA

Silahkan pilih bulan untuk melihat Arsip Berita.

BERITA POPULER