Bangli,Mediapelangi.Com-Jumlah pejabat lelang atau pejabat yang mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bangli sangat minim.Hal itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan proyek di Kabupaten Bangli,pasalnya banyak proyek yang molor maupun tertunda.
Demikian diungkapkan oleh anggota DPRD Bangli I Nengah Darsana saat ditemui,Rabu (13/09/2017) .Darsama mengatakan,eksekutif semestinya telah mengantisipasi hal ini dengan meningkatkan kemampuan ASN, tentang pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan maupun pendidikan lainnya.
Mengingat, tugas pejabat yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa ini cukup berat,dirinya kemudian mencontohkan,Dinas PU sangat memerlukan banyak pejabat yang memiliki sertfikasi tersebut. Pasalnya, kegiatan yang dilaksanakan intansi ini begitu banyak. “Menurut informasi yang kami dapat disana kekurangan pejabat lelang. Makanya, banyak proyek molor, karena sekian kegiatan dikaver satu pejabat saja,”jelasnya.
Selain menyoroti masalah minimnya pejabat lelang,Darsana juga menyinggung sistem pegu anggaran yang diberikan ke OPD.Dengan sistem ini semestinya sudah ditinggalkan,semestinya,OPD membuat program dulu untuk mendapatkan anggaran.
Sistem pagu ini membuat pimpinan OPD kebingungan,karena anggaran telah dibatasi sehingga mereka serba canggung dalam bekerja,”tegasnya.
Disamping itu kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Bangli berada di Dinas Pekerjaan Umum.Namun disayangkan,banyak kegiatan pembangunan fisik yang ditangani Dinas P U tidak diimbangi dengan jumlah tenaga pengawas.Jumlah tenaga teknis pengawas di Dinas ini sangat minim dibandingkankan dengan kegiatan pembangunan fisik yang ditangani”pungkasnya.(*mp).
