Dinilai Kurang Layak, Dewan Minta Puskesmas Kerambitan II Bangun Gedung Baru

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Komisi gabungan I dan II DPRD Tabanan mengecek kondisi Puskesmas Kerambitan II di Banjar Tengah, Kerambitan, Tabanan, Rabu (8/2/2023).

Dengan melihat kondisi  tidak layak dalam memberikan pelayanan kepala masyarakat. Disamping itu bangunan Pukesmas II Kerambitan ternyata bukan aset dan justru saat ini sudah diklaim pemiliknya.

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr I Nyoman Susila mengatakan, dari data status tanah Puskesmas Kerambitan II hak guna pakai tak terbatas waktu. Dan tanah ini merupakan milik puri. Diketahui oleh Perbekel, Bendesa Adat, serta Camat yang saat ini memimpin.

Beberapa bulan terakhir mendapatkan informasi ada yang mengukur tanah puskesmas mengecek status kepemilikannya tanah tersebut. Dan ternyata tidak masuk dalam aset milik daerah.

Karena ini sudah ranahnya penangananya bagian hukum dan aset, apalagi bangunan puskesmas sudah tidak layak dalam memberikan pelayanan karena pada bagian belakang bangunan adalah bangunan rumah dinas disulap menjadi puskesmas.

“Jadi kami sudah mengusulkan ditahun 2024 pembangunan gedung baru tepatnya diselatan dari bangunan puskesmas sekarang itu aset seluas 18 are yang bisa dibangun puskesmas yang lebih memadai,”ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Tabanan mengatakan, dengan kondisi saat ini dirinya meminta setiap ada persoalan terlebih lagi dalam bidang pelayanan tentunya secepatnya dicarikan solusinya dan sampai tidak menghambat pelayanan masyarakat yang berada di wilayah Kerambitan selatan yang ingin berobat di Puskesmas Kerambitan II.

“Jangan sampai masyarakat yang ingin berobat terhambat dan Puskesmasnya tutup. Dan meminta untuk melakukan penelusuran harus jelas dulu, belum tentu yang bersertifikat itu benar dan jika belum juga tercatat sebagai aset dan belum tentu juga bukan aset,”terangnya.

Solosi yang cepat membangun diaset yang sudah ada punya aset daerah seluas 18 are. Sangat cukup untuk membangun puskesmas.

Dengan melihat kondisi bangungan yang sudah tidak layak disamping menelusuri kebenaran kepemiliknya. Dengan usulan untuk pembangunan pada 2024. [mp]