TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah dasar di Kecamatan Baturiti pada Rabu (20/11).
Sidak ini mengungkap berbagai permasalahan, mulai dari kondisi bangunan rusak hingga permasalahan sengketa lahan.
Sidak pertama dilakukan di SDN 1 Mekarsari, di mana penyengker dan gedung sekolah mengalami kerusakan berat. Kepala Sekolah, I Ketut Sudana, menjelaskan bahwa lahan sekolah yang seluas 26 are masih dalam sengketa terkait tukar guling tanah. “Tanah yang diklaim masih kurang 6 are di sebelah utara sekolah. Saat mediasi, pihak yang mengklaim lahan setuju untuk mengukur ulang, tetapi hingga kini belum dilakukan,” ujar Sudana.
Ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan ranah pidana. Selain itu, Sudana juga meminta agar perjanjian tukar guling aset diperiksa kembali untuk mencari solusi terbaik.
Di SDN 1 Baturiti, pembangunan ruang guru dan toilet menjadi prioritas. Kepala sekolah bersama komite sekolah telah menyusun rencana anggaran untuk pembangunan gedung baru. Ketua Komisi II, I Wayan Lara, mendorong kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan PUPRPKP.
“Jumlah siswa mencapai 410 orang dengan 13 kelas. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar proses belajar mengajar berjalan optimal,” kata Lara.
Di SDN 2 Candikuning, kondisi gedung rusak sedang, dengan semua ruang kelas mengalami kebocoran. Sekolah ini memiliki 144 siswa dengan hanya empat kelas, sehingga jam belajar harus dibagi dalam beberapa shift.
“Kami merekomendasikan Dinas Pendidikan dan PUPRPKP untuk segera mengkaji kebutuhan anggaran renovasi gedung sekolah ini. Dengan kondisi bangunan lama, sangat penting untuk segera dilakukan perbaikan,” ujar Lara.
Kunjungan terakhir dilakukan di SDN 4 Candikuning, yang menghadapi kendala perbaikan karena lahan sekolah merupakan tanah adat. Masalah ini menghambat peruntukan anggaran renovasi.
“Kepemilikan lahan yang tidak dihibahkan ke pemerintah daerah menjadi penghalang besar. Dinas Pendidikan harus segera mendata ulang sekolah-sekolah yang menghadapi permasalahan serupa,” tegas Lara.
Komisi II DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh kepala sekolah SD negeri se-Kabupaten Tabanan untuk menginventarisasi permasalahan yang ada. “Kami ingin memastikan data riil di lapangan agar bisa berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mencari solusi terbaik,” tutup Lara.
Sidak ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tabanan, dengan memastikan fasilitas yang memadai dan menyelesaikan berbagai hambatan administrasi.[ka]
