TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Polemik yang melanda RSUD Tabanan terus bergulir dan memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Putu Gede Juliastrawan, meminta Komisi IV DPRD Tabanan segera memanggil manajemen rumah sakit serta pihak terkait untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang tengah terjadi.
Permintaan tersebut disampaikan Juliastrawan saat dikonfirmasi pada Rabu (11/3). Ia menilai kondisi manajemen RSUD Tabanan saat ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan langkah cepat agar tidak semakin berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kondisi manajemen RSUD Tabanan sangat memprihatinkan. Kami meminta Komisi IV DPRD Tabanan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kisruh yang terjadi di RSUD Tabanan,” tegasnya.
Menurut politisi yang akrab disapa Wawan tersebut, pemanggilan tidak hanya ditujukan kepada manajemen rumah sakit. DPRD juga menilai perlu menghadirkan berbagai pihak terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan tersebut.
Beberapa pihak yang diminta hadir dalam rapat dengar pendapat nantinya antara lain manajemen RSUD Tabanan, perwakilan BPJS Kesehatan, vendor penyedia obat, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
Langkah ini dinilai penting agar seluruh persoalan yang terjadi dapat dibuka secara terang dan ditemukan solusi yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang tengah melanda rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Juliastrawan menjelaskan bahwa persoalan di RSUD Tabanan tidak hanya menyangkut ketersediaan obat yang sempat dilaporkan habis di depo farmasi rumah sakit.
Menurutnya, persoalan yang muncul jauh lebih kompleks karena juga menyangkut berbagai aspek manajemen internal rumah sakit, termasuk persoalan sumber daya manusia hingga pembayaran jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan.
“Permasalahan yang ada bukan hanya soal obat yang habis. Ada juga persoalan lain seperti masalah SDM hingga pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan yang kabarnya belum dibayarkan sejak Januari,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena akses terhadap pelayanan kesehatan bisa terganggu.
“Pemanggilan dan rapat ini harus segera dilakukan. Jika kondisi ini terus berlarut-larut, masyarakat yang akan dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal,” tegasnya.
Polemik RSUD Tabanan sendiri mencuat setelah beredarnya rekaman suara seorang dokter senior di rumah sakit tersebut yang mengeluhkan kondisi pelayanan kesehatan.
Dalam rekaman yang beredar di media sosial tersebut, dokter tersebut menyampaikan bahwa beberapa jenis obat tidak tersedia di depo farmasi rumah sakit. Kondisi itu disebut terjadi karena vendor penyedia obat tidak lagi mengirimkan pasokan obat akibat adanya tunggakan pembayaran dari pihak rumah sakit.
Rekaman tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu perhatian luas masyarakat terhadap kondisi manajemen rumah sakit daerah tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Tabanan, I Gede Sudiarta, sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait kondisi yang terjadi.
Ia mengakui bahwa memang terdapat beberapa jenis obat yang tidak tersedia di rumah sakit. Hal tersebut terjadi karena pihak vendor belum mengirimkan kembali pasokan obat akibat pembayaran yang belum diselesaikan oleh pihak rumah sakit.
Meski demikian, pihak manajemen rumah sakit menyatakan tetap berupaya menjaga agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu, terutama untuk penanganan kasus-kasus darurat.
Namun bagi DPRD Tabanan, persoalan yang muncul tetap harus disikapi secara serius dan terbuka agar tidak memicu spekulasi yang semakin meluas di tengah masyarakat.
Juliastrawan menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, tetap berjalan dengan baik karena ini menyangkut masalah Kesehatan yang dapat menimbulkan korban jiwa.
Karena itu, DPRD melalui komisi terkait akan segera mengambil langkah pengawasan dengan memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut.
“Ini menyangkut pelayanan masyarakat. Kita tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Semua pihak harus duduk bersama mencari solusi agar pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan bisa kembali berjalan normal,” pungkasnya.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
