TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Kelangkaan obat di RSUD Tabanan yang viral usai curahan hati dokter senior membuat DPRD Tabanan bereaksi keras. Ketua DPRD I Nyoman Arnawa langsung memerintahkan evaluasi total manajemen rumah sakit dan akan memimpin sendiri rapat dengan pihak RSUD untuk mengungkap akar masalahnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, langsung mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Komisi IV DPRD Tabanan untuk segera memanggil pihak manajemen RSUD Tabanan guna melakukan rapat khusus membahas persoalan tersebut.
Polemik bermula dari mencuatnya isu kelangkaan obat di RSUD Tabanan yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Situasi tersebut semakin memanas setelah beredar curahan hati seorang dokter senior yang mengungkapkan kondisi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.
Kelangkaan obat ini memicu kekhawatiran masyarakat karena RSUD Tabanan merupakan rumah sakit rujukan utama bagi warga di wilayah Kabupaten Tabanan dan sekitarnya.
Dalam kasus ini, sejumlah pihak ikut terseret dalam polemik yang berkembang, mulai dari manajemen RSUD Tabanan, pemerintah daerah, hingga lembaga legislatif daerah.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, menegaskan bahwa Komisi IV sebagai komisi yang membidangi kesehatan harus segera turun tangan untuk meminta penjelasan resmi dari pihak rumah sakit.
“Saya minta Komisi IV segera memanggil pihak RSUD dan melakukan rapat terkait masalah ini dan saya sendiri yang akan memimpin rapat tersebut,” tegas Arnawa.
Instruksi tersebut disampaikan Arnawa usai mengikuti rapat dengan pihak eksekutif di Gedung DPRD Tabanan pada Rabu (11/3). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa polemik ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.
Menurutnya, kondisi habisnya obat di RSUD Tabanan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat.
“Karena kondisi ini menjadi tamparan keras bagi dunia kesehatan di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang berkembang sebelumnya, kelangkaan obat di RSUD Tabanan terjadi karena rumah sakit mengalami kendala dalam proses klaim pembiayaan kepada BPJS Kesehatan.
Kendala tersebut muncul akibat proses peralihan sistem administrasi rumah sakit dari sistem manual menuju sistem digitalisasi layanan kesehatan.
Perubahan sistem ini menyebabkan ribuan berkas klaim BPJS harus ditata ulang agar dapat diproses dalam sistem yang baru.
Akibat keterlambatan klaim tersebut, dana operasional rumah sakit yang biasanya digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan pelayanan, termasuk pembelian obat, menjadi tersendat.
Menanggapi situasi tersebut, Arnawa menegaskan bahwa DPRD Tabanan tidak akan tinggal diam. Ia meminta agar kinerja dan manajemen direksi RSUD Tabanan segera dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, manajemen rumah sakit harus mampu mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem pelayanan, termasuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar pelayanan tidak terganggu.
Arnawa menilai alasan peralihan sistem dari manual ke digital tidak bisa dijadikan pembenaran atas menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan.
“Sistem apapun yang ada harus dilakukan dengan benar. Seharusnya pihak RSUD sudah mempersiapkan SDM sejak awal agar dampaknya tidak fatal seperti sekarang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar manajemen rumah sakit tidak hanya mengikuti kebijakan perubahan sistem tanpa kesiapan yang matang.
“Jangan hanya sebatas ikut sana ikut sini, lalu hormat sana hormat sini, tapi kerjaan terbengkalai,” ujarnya dengan nada tegas.
Melalui rapat yang akan digelar dalam waktu dekat, DPRD Tabanan berharap seluruh persoalan yang terjadi di RSUD Tabanan dapat dibuka secara transparan.
Selain mencari solusi terhadap kelangkaan obat, rapat tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja manajemen rumah sakit agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak kembali terganggu di masa mendatang.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
