Wirka: Kritik Membangun Lebih Penting daripada Polarisasi Politik

Kamis, 25 Juni 2026 | 19:53 WITA

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Stabilitas demokrasi tidak berhenti saat pemungutan suara selesai. Justru setelah seluruh tahapan pemilu berakhir, tantangan baru muncul, yakni bagaimana seluruh elemen masyarakat mampu menjaga persatuan, menerima hasil demokrasi secara dewasa, serta tetap aktif mengawal jalannya pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, usai peluncuran Ruang Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Tabanan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Wirka, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menerima hasil pemilu secara konstitusional dan menjaga situasi tetap kondusif setelah kontestasi politik berakhir.

Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Dalam setiap pemilu, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai keyakinan masing-masing. Namun setelah hasil ditetapkan secara sah, seluruh pihak perlu kembali menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

“Hasil pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sah. Karena itu, penerimaan terhadap hasil pemilu menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan,” ujar Wirka.

Menurutnya, salah satu indikator kedewasaan demokrasi adalah kemampuan masyarakat untuk menghormati hasil pemilu tanpa harus terjebak dalam konflik berkepanjangan. Perbedaan pilihan yang terjadi selama masa kampanye seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah persatuan setelah proses demokrasi selesai.

Wirka menilai bahwa berakhirnya tahapan pemilu bukan berarti berakhir pula tanggung jawab masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru pada fase pascapemilu, peran publik menjadi semakin penting dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan produktif.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan yang lahir dari hasil pemilu perlu diberikan kesempatan untuk menjalankan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan bagian dari siklus demokrasi yang harus dihormati oleh semua pihak.

“Pemerintah yang terpilih melalui mekanisme demokrasi harus diberi ruang untuk melaksanakan visi dan misinya. Masyarakat nantinya dapat menilai hasil kerja pemerintah tersebut melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” jelasnya.

Meski demikian, Wirka mengingatkan bahwa memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja bukan berarti masyarakat kehilangan hak untuk mengawasi. Dalam sistem demokrasi modern, kontrol publik tetap menjadi unsur penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan rakyat.

Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tetap diperlukan melalui berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari memberikan masukan, kritik yang konstruktif, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi. Sebaliknya, penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, maupun provokasi politik hanya akan merugikan masyarakat secara luas.

“Demokrasi membutuhkan warga yang aktif. Kritik yang membangun bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pemerintahan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wirka juga menyoroti pentingnya menjaga ruang publik agar tetap sehat dan produktif. Ia mengingatkan bahwa polarisasi politik yang terus dipelihara setelah pemilu dapat mengganggu kohesi sosial dan memperlambat proses pembangunan.

Menurutnya, tantangan terbesar demokrasi saat ini bukan lagi soal perbedaan pilihan politik, melainkan bagaimana masyarakat mampu mengelola perbedaan tersebut menjadi kekuatan bersama.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya dialog, saling menghormati, dan mengedepankan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

“Perbedaan adalah bagian dari demokrasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman pilihan yang ada,” tegasnya.

Wirka berharap masyarakat Bali, khususnya generasi muda, dapat terus menjadi teladan dalam menjaga demokrasi yang damai, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan bersama.

Baginya, demokrasi tidak boleh berhenti sebagai ajang kompetisi politik lima tahunan semata, melainkan harus menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh kedewasaan seluruh elemen bangsa dalam menerima hasil, menjaga persatuan, serta mengawal pemerintahan secara kritis dan bertanggung jawab demi kemajuan Indonesia.[*]