Bali Siap Jadi Pilot Project Reformasi Sistem Rujukan Kesehatan Nasional

Kamis, 13 Agustus 2026 | 09:08 WITA

Wayan Koster membahas reformasi sistem rujukan kesehatan bersama DJSN di Jayasabha Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menerima jajaran DJSN di Jayasabha, Denpasar, membahas reformasi sistem rujukan dan penguatan jaminan kesehatan nasional.[ist]

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan menjadi daerah percontohan atau pilot project reformasi sistem rujukan kesehatan nasional berbasis kompetensi. Sistem baru tersebut diharapkan dapat memangkas panjangnya proses rujukan sekaligus mempercepat masyarakat memperoleh layanan medis sesuai kebutuhan dan kompetensi rumah sakit.

Komitmen itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jayasabha, Denpasar, Rabu (12/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan penguatan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, mulai dari reformasi sistem rujukan, pembiayaan pelayanan kesehatan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) hingga peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bali.

Anggota DJSN sekaligus Sekjen Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan reformasi sistem rujukan menjadi salah satu agenda penting setelah lebih dari satu dekade penerapan sistem jaminan sosial nasional.

Menurutnya, sistem rujukan berjenjang selama ini dapat membuat proses penanganan pasien menjadi lebih panjang. Karena itu, pemerintah mendorong perubahan menuju sistem rujukan berbasis kompetensi.

“Sudah saatnya untuk reformasi. Kita perlu memperbaiki layanan kesehatan masyarakat. Kalau sekarang berbasis rujukan dan prosesnya panjang, ke depan kita perlu berbasis kompetensi,” ujar Kunta.

Melalui sistem tersebut, pasien dapat diarahkan langsung ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medis. Rumah sakit dengan kompetensi madya, utama maupun paripurna dapat menerima pasien berdasarkan kebutuhan penanganannya.

“Apakah madya, utama, paripurna, langsung saja. Apa keperluan pasien dan lebih cepat ditangani. Ini perubahan mindset,” katanya.

DJSN berharap Bali dapat menjadi salah satu daerah yang lebih awal menerapkan konsep reformasi tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, DJSN juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan jaminan sosial di Bali. Kepesertaan JKN di Bali disebut telah mencapai sekitar 88 persen dan pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan persentase nasional.

Perlindungan terhadap tenaga kerja di Bali juga mengalami peningkatan signifikan. Kunta menyebut pertumbuhan perlindungan tenaga kerja bahkan mencapai tiga kali lipat.

“Kami tentu mengapresiasi Bapak Gubernur sebagai kepala daerah. Kepesertaan jaminan nasional meningkat dan tumbuh lebih tinggi dari persentase nasional,” ujar Kunta.

DJSN juga mendorong penerapan KRIS secara optimal agar seluruh masyarakat memperoleh standar kualitas pelayanan rawat inap yang lebih setara.

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut positif rencana reformasi sistem rujukan kesehatan berbasis kompetensi. Menurutnya, perubahan tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis.

Koster menegaskan Pemprov Bali siap memberikan dukungan apabila reformasi tersebut membutuhkan perubahan regulasi di tingkat nasional.

“Ini perlu perubahan regulasi. Pasti saya support. Karena memudahkan masyarakat. Saya sangat setuju dan dukung,” tegas Koster.

Menurut Koster, Bali memiliki modal kebijakan dan infrastruktur regulasi yang cukup kuat untuk menjadi daerah percontohan. Salah satunya melalui Pergub Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS), serta kebijakan mengenai rujukan terintegrasi.

Selain reformasi rujukan, Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk terus meningkatkan Universal Health Coverage (UHC). Perluasan kepesertaan JKN akan berjalan beriringan dengan peningkatan mutu dan kenyamanan pelayanan kesehatan.

Koster menilai kualitas sistem kesehatan juga berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata Bali. Pemerintah daerah tengah mendorong health tourism Bali sebagai salah satu potensi baru pariwisata.

Sejumlah layanan medis, seperti perawatan gigi dan bedah plastik, dinilai memiliki peluang dikembangkan untuk menarik wisatawan mancanegara.

“Kalau layanan kesehatan kita terus meningkat jadi berdaya saing, wisatawan mancanegara bisa mencari layanan kesehatan di Bali,” ujar Koster.

Reformasi sistem rujukan, perluasan JKN, penerapan KRIS dan pengembangan health tourism diharapkan berjalan beriringan. Dengan langkah tersebut, Bali ditargetkan mampu membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, berkualitas dan memiliki daya saing internasional.[*]