TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot memasuki fase baru. Berakhirnya perjanjian kerja sama (PKS) yang telah berjalan sejak 2011 menjadi momentum penataan ulang sistem pengelolaan destinasi ikonik Kabupaten Tabanan tersebut dengan melibatkan pemerintah daerah, desa adat, dan pengempon pura.
Melalui kesepakatan terbaru, pengelolaan DTW Tanah Lot kini melibatkan Pemkab Tabanan melalui Perumda Sanjayaning Singasana, Pengempon Pura Tanah Lot, serta Desa Adat Beraban. Ketiga pihak sepakat membentuk unit usaha bersama dengan skema Kerja Sama Operasional (KSO) sebagai landasan pengelolaan ke depan.
Penandatanganan KSO di hadapan notaris berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Selasa (17/11/2026), dan disaksikan langsung Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.
Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan Tanah Lot, terutama setelah perjanjian sebelumnya antara Pemkab Tabanan yang diwakili Dinas Pariwisata dengan Desa Adat Beraban resmi berakhir.
Bupati Sanjaya menyebut kesepakatan tersebut merupakan hasil proses panjang yang diwarnai berbagai pandangan, kepentingan, masukan, hingga dinamika antarpihak. Ia mengapresiasi komitmen seluruh pihak yang tetap mengedepankan dialog untuk mencapai kesepakatan bersama.
“Perbedaan bukanlah alasan, melainkan ruang untuk menemukan kesepakatan yang lebih baik,” tegas Sanjaya.
Menurutnya, terdapat tiga hal penting yang harus menjadi landasan pelaksanaan kerja sama, yakni komitmen kebersamaan, profesionalitas pengelolaan, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, perjanjian kerja sama tidak hanya sebatas dokumen formal, tetapi juga menjadi komitmen moral bagi seluruh pihak dalam menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Tata kelola yang transparan dan akuntabel harus dikedepankan, dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, serta ekonomi masyarakat.
“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ungkapnya.
Sanjaya berharap, kesepakatan tersebut menjadi awal penguatan sinergi tanpa sekat maupun kepentingan sepihak. Seluruh pihak diminta menjalankan isi perjanjian secara bertanggung jawab, mengingat penandatanganan KSO justru menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keberlangsungan DTW Tanah Lot.
“Mari kita jadikan kesepakatan hari ini sebagai awal babak baru pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih profesional dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Mari kita buktikan bahwa pemerintah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda dapat berjalan bersama demi kebanggaan dan kepentingan kita bersama,” imbuhnya.
Asisten II Setda Kabupaten Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, selaku Ketua Tim Kerja Pembentukan KSO DTW Tanah Lot, menjelaskan penyusunan kerja sama baru dilatarbelakangi berakhirnya PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tentang Pengelolaan DTW Tanah Lot pada 17 November 2026.
Selain itu, pembentukan KSO mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot.
Sebagai tindak lanjut regulasi tersebut, Pemkab Tabanan membentuk Tim Kerja Penyusunan Kerja Sama Operasi (KSO) Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.
Rai Dwipayana menjelaskan, pembentukan KSO bertujuan memberikan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan dalam pengelolaan DTW Tanah Lot. Melalui mekanisme baru ini, hak serta kewajiban masing-masing pihak diharapkan menjadi lebih jelas.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat profesionalitas pengelolaan, meningkatkan transparansi, serta menjaga keberlanjutan kawasan wisata yang memiliki nilai strategis bagi pariwisata Bali.
Di sisi lain, pengelolaan yang semakin tertata diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi DTW Tanah Lot terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat adat dan pengempon pura.
“Dengan ditandanganinya PKS ini, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih baik, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat adat, pengempon pura, dan masyarakat Tabanan secara keseluruhan,” pungkasnya.
Kesepakatan ini menjadi penanda dimulainya pola pengelolaan baru DTW Tanah Lot, dengan harapan sinergi antara pemerintah daerah, Perumda, desa adat, dan pengempon pura mampu menjaga destinasi tersebut sebagai ikon pariwisata sekaligus kawasan yang memiliki nilai spiritual dan budaya bagi masyarakat Bali.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!











