DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran perangkat daerah bekerja maksimal untuk mengejar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Dorongan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Selasa (18/8/2026).
Dalam arahannya, Koster menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah karena berbagai program pembangunan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kita banyak program, tak akan bisa jalan kalau tanpa dukungan anggaran,” kata Koster.
Menurutnya, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, perangkat daerah penghasil pendapatan diminta tidak bekerja dengan pola yang biasa-biasa saja.
Gubernur Koster mendorong jajaran perangkat daerah agar memberikan kinerja terbaik dalam mengejar target pendapatan daerah.
“Jangan kerja biasa-biasa saja. Datang jam delapan, pulang jam empat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster sebagai motivasi agar perangkat daerah mampu menghasilkan terobosan dan kinerja yang lebih optimal.
Ia juga mengajak masing-masing OPD berlomba memberikan hasil terbaik sehingga mampu meninggalkan legacy yang membanggakan.
“Tak hanya membanggakan OPD terkait, tapi juga Pemprov Bali,” imbuhnya.
Koster secara khusus meminta perangkat daerah penghasil pendapatan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan realisasi PAD Provinsi Bali pada tahun 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali I Dewa Tagel Wirasa dalam paparannya menyampaikan perkembangan realisasi PAD hingga 14 Agustus 2026.
Berdasarkan data tersebut, realisasi PAD Provinsi Bali telah mencapai Rp2.499.175.145.467 atau sekitar 58,95 persen dari target induk sebesar Rp4.239.252.167.568.
Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bali masih memiliki pekerjaan untuk mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun anggaran 2026.
Rakor evaluasi dan optimalisasi pendapatan daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan pada awal April 2026.
Dalam pertemuan sebelumnya telah disepakati adanya penambahan target pendapatan sebesar 10 persen pada masing-masing OPD penghasil.
Evaluasi kali ini menjadi bagian dari upaya melihat perkembangan pencapaian target sekaligus mencari langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Gubernur Koster meminta OPD tidak hanya mengandalkan pola kerja yang sudah berjalan, tetapi aktif mencari peluang dan terobosan baru yang dapat meningkatkan pendapatan.
Dalam rakor tersebut, perhatian diberikan kepada sejumlah perangkat daerah yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Disparda, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinkes, RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya, serta Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Koster meminta perangkat daerah tersebut mengoptimalkan potensi penerimaan sesuai kewenangan dan layanan yang dimiliki.
Untuk sejumlah layanan yang dinilai memungkinkan dikembangkan secara komersial, Gubernur Bali meminta pengelolaannya dilakukan secara lebih profesional dengan meniru pola yang diterapkan sektor swasta.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi daerah.
Sementara itu, khusus kepada Bapenda Bali, Koster mendorong penguatan strategi jemput bola untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Penagihan terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan perlu dilakukan secara lebih aktif agar kewajiban pajak dapat segera dipenuhi.
Langkah tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Dengan optimalisasi penerimaan dari berbagai sektor, Pemprov Bali berharap target PAD tahun 2026 dapat dikejar secara maksimal.
Gubernur Koster menegaskan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata mengenai angka penerimaan daerah.
Pendapatan yang berhasil dihimpun pemerintah akan menjadi sumber pembiayaan untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja lebih serius, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Optimalisasi PAD Provinsi Bali tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
