TABANAN, MEDIAPELANGI.com — Dinamika tata kelola DTW Tanah Lot menjelang berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 17 November 2026 mendapat perhatian publik. Namun, Manajemen Operasional DTW Tanah Lot memastikan situasi di kawasan wisata maupun masyarakat Desa Adat Beraban hingga kini tetap aman, kondusif, dan berjalan normal.
Manajer Operasional DTW Tanah Lot, I Wayan Sudiana, menegaskan tidak ada kondisi yang mengganggu aktivitas wisatawan maupun pelayanan di kawasan destinasi. Pernyataan itu disampaikan menyikapi perkembangan setelah pelaksanaan Paruman Agung Masyarakat Desa Adat Beraban yang membahas tata kelola DTW Tanah Lot ke depan.
Menurut Sudiana, pembahasan dalam paruman tidak semestinya dipahami sebagai bentuk pertentangan antara masyarakat Beraban dengan Bupati Tabanan maupun Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Ia melihat dinamika yang muncul lebih merupakan penyampaian aspirasi masyarakat mengenai bagaimana pengelolaan Tanah Lot setelah PKS berakhir nantinya.
“Jangan sampai perbedaan pemikiran mengenai bentuk tata kelola kemudian dimaknai sebagai konflik antara masyarakat Beraban dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan atau dengan Bapak Bupati,” ujar Sudiana, Minggu (4/10/2026).
Sudiana mengatakan, rencana kerja sama yang sebelumnya disampaikan Bupati Tabanan melalui Perumda Sanjayaning Singasana dengan Desa Adat Beraban masih membutuhkan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses mencari format pengelolaan merupakan hal yang wajar. Hal terpenting adalah seluruh pihak dapat menemukan pola kerja sama yang memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang jelas.
“Terkait arah kerja sama yang telah disampaikan Bapak Bupati Tabanan melalui Perumda Sanjayaning Singasana dengan Desa Adat Beraban, tentu masih diperlukan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut untuk merumuskan bentuk kerja sama serta tata kelola yang paling tepat,” katanya.
Di tengah proses pembahasan tersebut, Manajemen Operasional DTW Tanah Lot memastikan aktivitas destinasi tetap berjalan seperti biasa.
Pelayanan kepada wisatawan, keamanan kawasan, kebersihan hingga kenyamanan pengunjung tetap menjadi perhatian utama manajemen.
Sudiana menilai keberlangsungan operasional tidak boleh terganggu oleh dinamika pembahasan tata kelola. Sebab, Tanah Lot merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki peran penting bagi Tabanan maupun Bali.
“Saya berada pada posisi menjalankan amanah operasional. Apa pun keputusan para pihak nantinya, sepanjang ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tugas saya adalah memastikan Tanah Lot tetap aman, pelayanan wisatawan tetap baik, dan transisi pengelolaan tidak mengganggu destinasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, Desa Adat Beraban, Pengempon Pura Luhur Tanah Lot, masyarakat dan manajemen operasional yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan DTW Tanah Lot.
Menurut Sudiana, seluruh unsur tersebut memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keberlanjutan destinasi.
Karena itu, menjelang berakhirnya PKS pada 17 November 2026, ia berharap komunikasi dan musyawarah tetap menjadi jalan utama dalam menyelesaikan pembahasan mengenai tata kelola Tanah Lot.
“Tanah Lot adalah milik kita bersama dalam pengertian tanggung jawab untuk menjaga nama baik destinasi ini. Karena itu saya berharap semua pihak ikut menjaga suasana tetap sejuk dan kondusif sambil memberikan ruang kepada para pihak untuk menyelesaikan pembahasan tata kelola melalui komunikasi dan musyawarah,” ujarnya.
Berakhirnya PKS menjadi momentum penting untuk menentukan arah pengelolaan DTW Tanah Lot berikutnya. Namun, proses tersebut diharapkan tidak menimbulkan ketidakpastian yang berdampak terhadap aktivitas wisata.
Sudiana menekankan bahwa apa pun bentuk tata kelola yang nantinya disepakati, seluruh keputusan harus ditempuh melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Bagi manajemen operasional, prioritas saat ini adalah menjaga Tanah Lot tetap menjadi destinasi yang aman, nyaman dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan.
Dengan demikian, dinamika mengenai tata kelola tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu aktivitas masyarakat maupun kunjungan wisatawan.
Manajemen pun mengajak seluruh pihak menempatkan pembahasan PKS sebagai proses mencari solusi bersama, bukan sebagai ruang untuk mempertajam perbedaan.
Situasi yang tetap kondusif di Tanah Lot dinilai menjadi modal penting agar pembahasan mengenai masa depan pengelolaan destinasi dapat berlangsung secara tenang, terbuka dan menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pihak.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
