TABANAN, MEDIAPELANGI.com – DPRD Kabupaten Tabanan mulai mematangkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diproyeksikan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dari sejumlah regulasi yang disiapkan, aturan tentang penyelenggaraan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak menjadi salah satu prioritas karena Tabanan dijadwalkan menggelar pemilihan di 25 desa.
DPRD menargetkan Ranperda Pilkel Serentak tersebut dapat dituntaskan paling lambat Maret atau April 2027 agar tersedia landasan regulasi sebelum tahapan pemilihan berlangsung.
Rencana tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tabanan bersama perangkat daerah terkait di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026). Rapat tersebut sekaligus mengevaluasi realisasi Propemperda Tahun 2026.
Ketua Bapemperda DPRD Tabanan, I Wayan Eddy Nugraha, mengatakan penyusunan agenda legislasi 2027 tidak terlepas dari kebutuhan regulasi yang mendesak dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Penyelenggaraan pemilihan perbekel serentak paling tidak pada bulan Maret atau April 2027 Ranperda ini harus sudah selesai, karena kita akan menyelenggarakan pemilihan perbekel serentak di 25 desa di Kabupaten Tabanan,” beber Eddy Nugraha.
Selain Ranperda Pilkel Serentak, sembilan rancangan regulasi lainnya yang disiapkan meliputi Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Selanjutnya, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tabanan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tabanan Tahun 2028–2045, Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama, serta Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Di antara 10 rancangan regulasi tersebut, revisi Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi salah satu perhatian khusus Bapemperda DPRD Tabanan.
Eddy menilai perlindungan terhadap petani perlu diperkuat melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada mempertahankan keberadaan lahan pertanian, tetapi juga memberikan manfaat dan kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Menurutnya, regulasi perlindungan petani harus disinergikan dengan Perda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian, upaya mempertahankan lahan pertanian dapat berjalan beriringan dengan kebijakan yang meringankan beban ekonomi petani.
Bentuk perlindungan yang didorong antara lain bantuan pemerintah serta kemungkinan pemberian pembebasan atau keringanan pajak bagi petani.
“Tekad dari teman-teman di DPRD dan arahan Bapak Bupati yaitu bagaimana kita bisa memberikan perlindungan nyata kepada petani. Bentuknya bisa berupa kebijakan bantuan hingga skema pembebasan atau keringanan pajak. Ini menjadi prioritas penting kita,” tegasnya.
Penguatan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian Tabanan sekaligus memberikan dukungan lebih nyata kepada petani agar tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian.
Sementara itu, evaluasi terhadap Propemperda 2026 mencatat masih ada dua dari tujuh Ranperda yang belum berhasil dituntaskan. Kedua rancangan tersebut yakni Ranperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tabanan.
Eddy menjelaskan, belum rampungnya kedua Ranperda tersebut disebabkan dokumen administrasi dan naskah pendukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sebagai pengusul belum siap.
Ia menegaskan, keterlambatan tersebut bukan disebabkan kendala dalam proses pembahasan di DPRD, melainkan karena belum terpenuhinya kelengkapan materi dan dokumen yang diperlukan untuk melanjutkan proses legislasi.
“Keduanya belum dapat dituntaskan karena dokumen dan naskah pendukung dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum siap,” katanya.
Karena itu, kedua Ranperda tersebut kembali didorong untuk masuk dalam agenda legislasi 2027 agar pembahasannya dapat dilanjutkan hingga tuntas.
“Dua Ranperda tersebut belum selesai bukan karena kendala di dewan, melainkan akibat ketidaksiapan naskah dan dokumen pendukung dari OPD teknis terkait. Oleh karena itu, kita luncurkan dan dorong penyelesaiannya pada agenda tahun 2027,” tandasnya.
Dengan disiapkannya 10 Ranperda dalam Propemperda 2027, DPRD Tabanan dihadapkan pada sejumlah agenda legislasi penting, mulai dari kepastian penyelenggaraan Pilkel Serentak, penguatan sektor pendidikan dan pariwisata, hingga perlindungan petani. Kesiapan dokumen dari masing-masing OPD pengusul menjadi salah satu faktor penting agar target pembentukan regulasi tersebut tidak kembali tertunda.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
