PAD Tabanan 2027 Ditarget Rp951 Miliar, Arnawa Ingatkan APBD Jangan Berhenti di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 17:45 WITA

Rapat kerja Banggar DPRD bersama TAPD Tabanan membahas target PAD dan belanja daerah dalam RAPBD 2027 — Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa bersama Banggar DPRD dan TAPD membahas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, menyoroti pentingnya kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan program pemerintah daerah di lapangan. Ia mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya disusun dan ditetapkan secara administratif, tetapi juga direalisasikan sesuai kesepakatan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Arnawa dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah Unit Penghasil, dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).

Dalam arahannya, Arnawa menekankan perlunya koordinasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam menyusun komponen pendapatan dan belanja daerah. Perencanaan anggaran, menurutnya, harus didasarkan pada perhitungan yang cermat, realistis, serta sesuai kebutuhan dan kondisi faktual di lapangan.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kesesuaian antara target pendapatan, realisasi anggaran, dan prioritas belanja daerah. Karena itu, ketelitian dalam penyusunan perencanaan serta penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi penting agar pelaksanaan anggaran berjalan optimal.

Arnawa juga mengingatkan agar program-program prioritas tetap diperhatikan, termasuk pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan bagian dari upaya menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, Arnawa menilai APBD merupakan hasil proses perencanaan dan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebelum ditetapkan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan program semestinya mengacu pada kesepakatan yang telah dibangun dalam pembahasan tersebut.

Namun, ia menilai dalam praktiknya masih terdapat persoalan terkait kesesuaian antara hasil pembahasan anggaran dengan implementasi program di lapangan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena tahap pelaksanaan merupakan bagian penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan.

Menurutnya, komunikasi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat, terutama dalam menyampaikan situasi serta kondisi riil selama pelaksanaan anggaran. Berbagai persoalan yang muncul perlu dibicarakan bersama, termasuk dengan pimpinan daerah seperti Bupati Tabanan.

Arnawa menegaskan pembahasan APBD tidak seharusnya berhenti setelah anggaran ditetapkan. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan juga harus dilakukan agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Ia berharap komunikasi dan sinergi kedua lembaga tetap terjaga sehingga dinamika dalam penganggaran dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi. Hal ini penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ketua TAPD Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp951,10 miliar lebih.

Target tersebut meningkat sekitar Rp23,93 miliar atau 2,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp927,16 miliar lebih. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Sementara itu, pada sisi belanja, APBD Induk Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp2,13 triliun lebih.

Jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar Rp124,37 miliar atau 5,51 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp2,25 triliun lebih.

Pemerintah Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat, mendukung program serta kegiatan strategis yang berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah, sekaligus membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum bagi eksekutif dan legislatif untuk memastikan kemampuan keuangan daerah sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya ditentukan oleh besaran target pendapatan maupun alokasi belanja, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah merealisasikan program secara tepat sasaran. DPRD pun mendorong agar setiap anggaran yang telah disepakati benar-benar diwujudkan menjadi program yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat Tabanan.[ka]