TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan menyoroti pentingnya kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi program pemerintah daerah. Legislatif mengingatkan agar program yang telah disepakati dalam APBD tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Banggar DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah Unit Penghasil dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Selasa (10/11/2026).
Anggota Banggar DPRD Tabanan, I Wayan Lara, menegaskan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak cukup dinilai dari penjelasan atau pernyataan yang disampaikan dalam forum pembahasan. Menurutnya, ukuran utama harus mengacu pada hasil pelaksanaan program serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan, setiap program pemerintah telah melewati tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD. Karena itu, program yang telah disepakati semestinya dilaksanakan secara optimal sesuai target.
“Kita sebenarnya tidak menilai apa yang diomongkan. Kita berbicara hasil dan data. Kalau hanya omongan, semua orang bisa menyampaikan sesuai pemikirannya masing-masing,” tegas Lara.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program harus dilakukan secara serius. Apabila ditemukan kendala, pemerintah daerah perlu segera membahas dan mencari solusi agar kegiatan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Lara juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Namun, pemenuhan administrasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Setiap kegiatan tetap harus menunjukkan hasil sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin semuanya benar-benar bisa bertanggung jawab. Jangan sampai hanya bekerja sebatas berbicara. Apa yang direncanakan harus dibuat, dilakukan, dan dilaksanakan,” ujarnya.
Selain menyoroti realisasi program, Banggar DPRD Tabanan turut memberikan perhatian terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 yang direncanakan mencapai Rp951 miliar lebih.
Lara berharap penetapan target tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan yang realistis dengan mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dengan begitu, target pendapatan tidak sekadar terlihat besar dalam dokumen anggaran, tetapi memiliki dasar perhitungan dan strategi pencapaian yang jelas.
Ia juga berharap pimpinan TAPD dapat hadir secara langsung dalam setiap pembahasan rancangan anggaran. Kehadiran pimpinan dinilai penting agar koordinasi, masukan, serta kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terakomodasi secara optimal.
Menanggapi pembahasan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Ni Wayan Mariati, menjelaskan bahwa hingga 31 Oktober 2026, realisasi PAD telah mencapai lebih dari 68 persen atau sekitar Rp670 miliar.
Sementara itu, realisasi pendapatan dari sektor retribusi masih berada pada kisaran 50 persen lebih.
Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat peluang pencapaian target pendapatan hingga akhir tahun anggaran, sekaligus menjadi pertimbangan dalam menyusun proyeksi PAD tahun berikutnya.
Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Tabanan, I Made Asta Dharma, meminta gambaran mengenai proyeksi tambahan pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
Ia juga meminta penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dioptimalkan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian target PAD.
Sementara itu, anggota DPRD Tabanan dari Fraksi PDI Perjuangan, Putu Yuni Widyadnyani yang akrab disapa Nuning, turut menyoroti sinkronisasi kebijakan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Secara khusus, ia meminta penjelasan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant bagi Kabupaten Tabanan, termasuk keterkaitannya dengan kebijakan penganggaran daerah.
Berbagai masukan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berkutat pada besaran alokasi belanja dan target pendapatan. DPRD juga mendorong agar setiap perencanaan anggaran disusun dengan perhitungan yang matang, pelaksanaan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Pada akhirnya, kualitas APBD tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran maupun banyaknya program yang disusun. Hal terpenting adalah sejauh mana anggaran tersebut dapat direalisasikan secara efektif dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Tabanan.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
