Komisi IV DPRD Tabanan Kawal Perbaikan 62 Sekolah di Tahun Anggaran 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 22:15 WITA

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan memastikan akan mengawal secara penuh rencana perbaikan 62 sekolah yang dijadwalkan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan proses perbaikan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang selama ini mengalami kerusakan bangunan.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Tabanan, Anak Agung Sagung Ani Ariani, pada Jumat (16/1). Ia menegaskan bahwa Komisi IV, yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat, akan fokus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan perbaikan sekolah tersebut.

“Komisi IV akan fokus mengawal dan memonitoring pelaksanaan perbaikannya nanti. Ini penting agar bantuan yang sudah direncanakan benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas perempuan yang akrab disapa Gung Ani itu.

Rencana perbaikan 62 sekolah ini berawal dari usulan perbaikan 90 bangunan sekolah yang mengalami kerusakan dan diajukan untuk mendapatkan bantuan melalui anggaran pemerintah pusat. Namun, setelah melalui proses verifikasi teknis dan administratif, hanya 62 sekolah yang dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima bantuan perbaikan pada tahun anggaran mendatang.

“Dari 90 sekolah yang bangunannya rusak dan diusulkan untuk mendapatkan perbaikan, setelah diverifikasi kurang lebih ada 62 sekolah yang akhirnya muncul dan memenuhi kriteria,” ungkap Gung Ani.

Berdasarkan data yang diterima Komisi IV DPRD Tabanan, sebagian besar sekolah yang akan diperbaiki merupakan Sekolah Dasar (SD). Selain itu, terdapat pula beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masuk dalam daftar penerima bantuan perbaikan. Dominasi bangunan SD dalam daftar tersebut tidak terlepas dari faktor usia bangunan yang sudah sangat tua.

Gung Ani menjelaskan bahwa mayoritas SD yang mengalami kerusakan merupakan SD Inpres (Instruksi Presiden) yang dibangun pada awal tahun 1970-an. Dengan usia bangunan yang telah mencapai lebih dari lima dekade, kondisi fisik sekolah-sekolah tersebut wajar mengalami penurunan kualitas, terutama pada bagian struktur bangunan.

“Sebagian besar SD itu dibangun pada awal tahun 70-an. Dengan usia bangunan yang cukup lama, tentu wajar jika mengalami kerusakan, khususnya pada bagian atap yang banyak menggunakan material kayu dan kini sudah lapuk,” jelasnya.

Ia menambahkan, selama ini sejumlah sekolah sebenarnya telah melakukan perbaikan secara swadaya melalui bantuan komite sekolah dan masyarakat. Namun, seiring tingkat kerusakan yang semakin parah dan keterbatasan anggaran, perbaikan mandiri tersebut tidak lagi memungkinkan dilakukan.

“Sudah beberapa kali diperbaiki oleh komite sekolah, tetapi sekarang kondisinya sudah tidak bisa ditangani sendiri lagi,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini, Gung Ani juga sempat mendampingi Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, untuk meninjau langsung kondisi bangunan SDN 3 Abiantuwung, Kecamatan Kediri, beberapa waktu lalu. Dari hasil pemantauan tersebut, ditemukan sejumlah kerusakan pada bangunan sekolah yang dinilai membahayakan jika tidak segera ditangani.

Menurut Gung Ani, pengawalan dari DPRD sangat diperlukan agar proses perbaikan tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi sesuai jadwal dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun pusat, dapat bersinergi demi mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Tabanan.

“Harapan kami, bantuan ini benar-benar terkawal dengan baik sehingga dapat direalisasikan sesuai rencana. Dengan fasilitas sekolah yang layak, proses belajar mengajar akan berjalan lebih aman dan nyaman,” pungkasnya.[ka]