DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pelaksanaan psikotes terhadap 40 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bukan bertujuan mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memperoleh gambaran profil karakteristik personal secara lebih utuh dan komprehensif.
Psikotes tersebut berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–12.00 WITA ini merupakan kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Bali.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.
Menurut Koster, pemetaan profil psikologis diperlukan untuk melengkapi proses penilaian pejabat yang selama ini dilakukan melalui manajemen talenta dan portofolio. Ia menilai, metode penilaian tersebut belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Koster mengungkapkan, dalam proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV, dirinya belum pernah bertemu langsung dengan para pejabat yang bersangkutan. Penilaian promosi jabatan selama ini lebih banyak mengacu pada portofolio, yang menurutnya belum tentu mencerminkan kompetensi seseorang secara menyeluruh.
“Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Ia menekankan, pejabat Eselon II memiliki peran strategis karena menjadi pimpinan perangkat daerah sekaligus ujung tombak dalam menerjemahkan dan menjalankan program pemerintah yang telah ditetapkan.
Menurutnya, karakter personal turut memengaruhi perilaku seseorang, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam membangun hubungan kerja. Faktor tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap kinerja individu dan ekosistem kerja di lingkungan pemerintahan.
Meski demikian, Koster memastikan hasil psikotes bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak serta-merta berarti pejabat yang mengikutinya akan dicopot dari jabatan.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koster meminta seluruh pejabat meningkatkan kinerja dengan menjalankan program sesuai matriks yang telah ditetapkan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) masing-masing.
Ia mengingatkan agar pejabat tidak hanya bekerja secara sistematis, tetapi juga mampu memahami standar kinerja ASN, merespons kebutuhan secara cepat, serta mengambil langkah yang tepat dalam pelaksanaan kebijakan.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuhnya.
Melalui kerja sama Fakultas Kedokteran Unud dan BKPSDM Pemprov Bali ini, pemetaan profil psikologis diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia aparatur, meningkatkan kesejahteraan kerja, serta memperkuat kinerja pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sebanyak 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Bali mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendapatkan gambaran karakteristik personal yang lebih komprehensif untuk mendukung profesionalisme dan kepemimpinan birokrasi.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
