SEMARANG, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025, Provinsi Bali berhasil meraih peringkat kedua nasional dengan nilai 89,73.
Capaian tersebut diumumkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima, Semarang, Kamis (21/5/2026).
Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kualitas demokrasi daerah, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam hasil evaluasi nasional tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama dengan nilai 89,79. Sementara Provinsi Bali berada di posisi kedua dengan nilai 89,73 dan Jawa Tengah di posisi ketiga dengan nilai 86,72.
Capaian Bali tahun ini juga menunjukkan tren positif. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali meningkat sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan itu terutama terjadi pada aspek kebebasan, khususnya indikator pemenuhan hak-hak pekerja dan penguatan ruang partisipasi masyarakat.
Keberhasilan tersebut dinilai menjadi pencapaian penting di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Bali tetap mampu menjaga stabilitas politik, perlindungan hak masyarakat, serta kualitas demokrasi daerah secara berkelanjutan.
Penghargaan atas capaian tersebut diterima Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Lodewijk F. Paulus.
Dalam sambutannya, Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur kualitas pembangunan nasional, khususnya dalam aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak semata ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga oleh kesungguhan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat.
“Indeks Demokrasi Indonesia menjadi refleksi bersama untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan publik yang inklusif dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bali dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas politik daerah, perlindungan hak masyarakat, dan pembangunan yang berbasis partisipasi publik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong Bali mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu provinsi dengan kualitas demokrasi terbaik di Indonesia.
Selain pengumuman hasil IDI 2025, dalam agenda evaluasi nasional tersebut juga dibahas rencana pengembangan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan evaluasi demokrasi yang lebih detail dan terukur hingga ke tingkat daerah.
Pemerintah pusat juga mendorong penyusunan rencana aksi daerah sebagai strategi penguatan demokrasi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, setiap daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan.
Bagi Pemerintah Provinsi Bali, capaian peringkat kedua nasional ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemprov Bali juga berkomitmen menjaga harmonisasi sosial, stabilitas daerah, serta perlindungan hak-hak masyarakat di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang.
Prestasi tersebut sekaligus memperkuat citra Bali tidak hanya sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menjaga kualitas demokrasi, stabilitas sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan capaian nilai 89,73 pada Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025, Bali kembali membuktikan bahwa komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
