DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan anggaran melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.
Dorongan tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Koster menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan Bali memiliki karakteristik berbeda karena pulau ini tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga destinasi pariwisata internasional dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Menurut Koster, pembangunan Bali merupakan satu kesatuan yang mengintegrasikan alam, manusia dan kebudayaan. Konsep tersebut dijalankan melalui prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, menurutnya, kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup jika hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk maupun luas wilayah. Beban sebagai destinasi pariwisata internasional juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan pembangunan.
Sepanjang 2025, Bali mencatat sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun, atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Ia menyebut pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan dan infrastruktur pendukung lainnya.
Sejumlah persoalan masih menjadi tantangan Bali, mulai dari kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah Bali lainnya.
Atas kondisi tersebut, Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat diperkuat, khususnya untuk membiayai infrastruktur yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Beberapa infrastruktur yang disebut membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan.
Konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Klungkung-Karangasem, Karangasem-Buleleng, Nusa Penida, hingga jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan masuk dalam daftar kebutuhan pembangunan.
Dukungan juga dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed dan Gunaksa.
Selain konektivitas, Koster menyoroti kebutuhan penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan.
Pembangunan infrastruktur tersebut, kata Koster, tidak hanya diarahkan untuk mendukung pariwisata, tetapi juga menciptakan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Koster juga menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Bali tidak semata-mata mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah Provinsi Bali ingin memastikan sektor tersebut tetap berkualitas dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.
Syarief juga menanggapi anggapan mengenai adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, sebagian anggaran kini diarahkan melalui program-program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat namun manfaatnya tetap dirasakan daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi Bali mengenai karakteristik, potensi dan tantangan pembangunan daerah.
Posisi Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional membuat kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan publik, lingkungan dan konektivitas menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi sekaligus kualitas kehidupan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan daerah kepada Banggar DPR RI, khususnya terkait dukungan pembiayaan infrastruktur yang dinilai memiliki manfaat tidak hanya bagi Bali, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
