BULELENG, MEDIAPELANGI.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mendesak Pertamina memberikan kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Buleleng. Pasalnya, pasokan yang diterima daerah tersebut disebut masih di bawah 50 persen dari kebutuhan normal, sehingga memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Desakan itu disampaikan Sutjidra setelah memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Antrean dan Pemantauan Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026). Seusai rapat, ia berkomunikasi langsung dengan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis yang menjadi salah satu sumber pasokan BBM untuk Buleleng.
“Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.
Menurutnya, informasi mengenai pasokan BBM yang beredar di masyarakat belakangan ini masih simpang siur. Karena itu, Pemkab Buleleng membutuhkan kepastian dari Pertamina sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan dan pengawasan distribusi di lapangan.
“Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sutjidra menyoroti jumlah pasokan BBM yang dinilai belum mencukupi kebutuhan puluhan SPBU di Buleleng. Dalam kondisi normal, kebutuhan BBM daerah tersebut disebut mencapai sekitar 340 kiloliter.
Namun, menurut Sutjidra, pasokan yang diterima saat ini masih di bawah 50 persen dari kebutuhan normal. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang disampaikan kepada Pertamina agar kebutuhan BBM Buleleng mendapat perhatian.
“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan, karena itu kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Pemkab Buleleng juga menyiapkan pengawalan distribusi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam beberapa hari terakhir, unsur TNI dan Polri telah membantu pengamanan SPBU yang mengalami antrean panjang.
Sutjidra menyebut Kapolres dan Dandim menyatakan kesiapan untuk turut mengawasi distribusi. Koordinasi juga dilakukan dengan petugas penghubung dari Polda Bali.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengamanan harus diikuti ketersediaan pasokan yang memadai.
“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Buleleng mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM. Satgas tersebut dirancang untuk memantau ketersediaan pasokan, mengawasi pendistribusian, serta menelusuri penyebab penurunan pasokan ke Buleleng.
Pemerintah daerah meminta struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan sistem pelaporan segera dituntaskan agar satgas dapat bekerja secara terarah.
“Satgas inilah yang akan memantau terus perkembangan pasokan dan pendistribusian BBM. Saat ini yang paling kami butuhkan adalah kepastian pasokan BBM untuk Buleleng, termasuk jumlah yang benar-benar dialokasikan,” kata Sutjidra.
Selain mengupayakan pasokan untuk SPBU, Pemkab Buleleng mendorong perluasan akses BBM hingga ke wilayah perdesaan melalui Pertashop. Pasokan untuk gerai-gerai tersebut dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat.
Pemkab juga meminta Pertamina mengkaji kemungkinan pelibatan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk membantu memperluas jangkauan distribusi, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan, kewenangan, dan aspek keselamatan.
Sutjidra mencontohkan kondisi di Tejakula pada Jumat malam, ketika satu Pertashop disebut hanya menerima sekitar dua kiloliter BBM dan stoknya habis dalam waktu dua jam.
“Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis,” ungkapnya.
Di tengah antrean panjang, Sutjidra mengaku memahami kesulitan warga yang harus menunggu sejak malam hari, bahkan menginap di SPBU demi mendapatkan BBM.
Atas pertimbangan sosialisasi kebijakan yang belum berjalan optimal, Pemkab Buleleng memutuskan untuk sementara membebaskan penerapan sistem pembelian BBM ganjil-genap pada Sabtu (17/10/2026). Efektivitas kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah sosialisasi dilakukan.
“Untuk hari ini, sistem ganjil-genap kami bebaskan terlebih dahulu karena masyarakat belum tersosialisasi dengan baik,” ujarnya.
Pemkab Buleleng berharap kepastian alokasi pasokan dari Pertamina segera diperoleh agar distribusi BBM dapat berjalan lebih lancar, antrean berangsur terurai, dan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Buleleng dapat terpenuhi.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
