Wujudkan Pariwisata yang Berbudaya, Berkualitas dan Bermartabat, Ny. Putri Koster Harap Ada Kontrol Sosial Bagi Wisatawan
DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyampaikan dua (2) cara yang dilakukannya bersama para kader Tim Penggerak PKK se-Provinsi Bali dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yakni dengan cara mensosialisasikan lewat media cetak dan elektronik, sekaligus turun langsung ke lapangan menyapa untuk mengetahui kondisi masyarakatnya yang dibingkai dalam aksi sosial. Hal ini disampaikannya saat mengisi dialog Indonesia Bisa, di studio RRI Denpasar, Senin (17/4).
Pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster menggandeng dua (2) narasumber lainnya, yakni Prof. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, dan I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Kelompok Ahli Bidang Pariwisata.
Pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster menyampaikan bahwa untuk mencapai keluarga yang berdikari, cerdas dan mandiri perlu dilakukan sejumlah tata pola pengasuhan anak yang baik, dan pembagian urusan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Selain itu, pemenuhan sektor ekonomi dalam keluarga dilakukan secara bersama – sama, sehingga tidak muncul tumpang tindih baik dalam pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan dan perekonomian keluarga.
“Setelah perjuangan melawan Covid-19 yang begitu panjang dan membutuhkan kerjasama semua pihak, perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata pun nampak mulai bangkit. Didalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, sektor pariwisata merupakan salah satu poin yang ingin kembali dikembangkan dan dibangkitkan dengan sejumlah upaya peradaban era baru,” ungkapnya.
Selebihnya, untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan baik wisatawan itu sendiri dan khususnya masyarakat lokal, perlu adanya sinergitas antara penduduk setempat di satu wilayah bersama dengan aparat setempat untuk berperan aktif memberikan respon cepat terutama kepada mereka (wisatawan) yang membuka peluang usaha untuk kepentingannya sendiri.
“Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak saja, misalnya hanya menyalahkan mereka wisatawan yang membuka usaha, namun kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap wisatawan yang berkeinginan membuka usaha di lingkungan kita. Dan pada intinya, diperlukan kontrol sosial terhadap keberadaan wisatawan asing yang memiliki masa tinggal lebih dari satu minggu di Bali. Sehingga kontrol sosial ini digunakan untuk menertibkan wilayah pariwisata di Bali, dengan cara melakukan kesiapsiagaan pemerintah setempat untuk turut memantau keberadaan wisatawan di daerahnya masing-masing, jangan sampai kecolongan, misalnya kedatangan wisatawan yang ilegal di Bali malah membuat bisnis dan meraup keuntungan di tengah masyarakat lokal”, tegasnya.
Narasumber selanjutnya, Prof. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa pembangunan Bali untuk masyarakat yang diinisiasi oleh Gubernur Bali dan Wagub merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni tiga (3) komponen utama adalah menjaga keharmonisan manusia, alam dan budaya.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyampaikan bahwa kita menyadari pariwisata dikelola tanpa arah, dan saat ini sdh dibuat regulasi dengan standar pariwisata yang berbudaya, berkualitas dan bermartabat.
“Untuk melestarikan budaya Bali agar tidak mengalami degradasi oleh budaya luar, maka penting bagi kita semua untuk memilih dan menentukan bahwa wisatawan yang masuk ke Bali adalah mereka yang berkualitas dan bermartabat. Sehingga tujuan kita untuk mengembalikan Bali yang Kawista
(Bali yang disucikan dan menyucikan) dapat terwujud. Jangan sampai, biaya hidup yang relatif lebih murah di Bali dibandingkan dengan negaranya akan memberikan mereka peluang dan kesempatan untuk membuka usaha di tanah Bali,” ungkapnya.
Sedangkan I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Kelompok Ahli Bidang Pariwisata menambahkan bahwa Bali saat ini membutuhkan turis atau wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan aturan yang berlaku di Bali. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali, penting bagi kita semua sebagai komponen masyarakat lokal untuk memberikan contoh terlebih dahulu kepada mereka dengan tata cara dan pola hidup keseharian kita yang disiplin dijalan dan bersih di lingkungan. “Wisatawan yang baru datang di edukasi secara masif tentang aturan yang berlaku di Bali, dan masyarakat lokal juga menjadi contoh dan memberi contoh yang baik, peduli terhadap lingkungan sendiri,” ungkapnya.
Denpasar – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster menyampaikan dua (2) cara yang dilakukannya bersama para kader Tim Penggerak PKK se-Provinsi Bali dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Yakni dengan cara mensosialisasikan lewat media cetak dan elektronik, sekaligus turun langsung ke lapangan menyapa untuk mengetahui kondisi masyarakatnya yang dibingkai dalam aksi sosial. Hal ini disampaikannya saat mengisi dialog Indonesia Bisa, di studio RRI Denpasar, Senin (17/4).
Pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster menggandeng dua (2) narasumber lainnya, yakni Prof. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, dan I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Kelompok Ahli Bidang Pariwisata.
Pada kesempatan ini, Ny. Putri Koster menyampaikan bahwa untuk mencapai keluarga yang berdikari, cerdas dan mandiri perlu dilakukan sejumlah tata pola pengasuhan anak yang baik, dan pembagian urusan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Selain itu, pemenuhan sektor ekonomi dalam keluarga dilakukan secara bersama – sama, sehingga tidak muncul tumpang tindih baik dalam pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan dan perekonomian keluarga.
“Setelah perjuangan melawan Covid-19 yang begitu panjang dan membutuhkan kerjasama semua pihak, perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata pun nampak mulai bangkit. Didalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, sektor pariwisata merupakan salah satu poin yang ingin kembali dikembangkan dan dibangkitkan dengan sejumlah upaya peradaban era baru,” ungkapnya.
Selebihnya, untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan baik wisatawan itu sendiri dan khususnya masyarakat lokal, perlu adanya sinergitas antara penduduk setempat di satu wilayah bersama dengan aparat setempat untuk berperan aktif memberikan respon cepat terutama kepada mereka (wisatawan) yang membuka peluang usaha untuk kepentingannya sendiri.
“Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak saja, misalnya hanya menyalahkan mereka wisatawan yang membuka usaha, namun kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap wisatawan yang berkeinginan membuka usaha di lingkungan kita. Dan pada intinya, diperlukan kontrol sosial terhadap keberadaan wisatawan asing yang memiliki masa tinggal lebih dari satu minggu di Bali. Sehingga kontrol sosial ini digunakan untuk menertibkan wilayah pariwisata di Bali, dengan cara melakukan kesiapsiagaan pemerintah setempat untuk turut memantau keberadaan wisatawan di daerahnya masing-masing, jangan sampai kecolongan, misalnya kedatangan wisatawan yang ilegal di Bali malah membuat bisnis dan meraup keuntungan di tengah masyarakat lokal”, tegasnya.
Narasumber selanjutnya, Prof. I Made Damriyasa selaku Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa pembangunan Bali untuk masyarakat yang diinisiasi oleh Gubernur Bali dan Wagub merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni tiga (3) komponen utama adalah menjaga keharmonisan manusia, alam dan budaya.
Pada kesempatan ini, pihaknya menyampaikan bahwa kita menyadari pariwisata dikelola tanpa arah, dan saat ini sdh dibuat regulasi dengan standar pariwisata yang berbudaya, berkualitas dan bermartabat.
“Untuk melestarikan budaya Bali agar tidak mengalami degradasi oleh budaya luar, maka penting bagi kita semua untuk memilih dan menentukan bahwa wisatawan yang masuk ke Bali adalah mereka yang berkualitas dan bermartabat. Sehingga tujuan kita untuk mengembalikan Bali yang Kawista
(Bali yang disucikan dan menyucikan) dapat terwujud. Jangan sampai, biaya hidup yang relatif lebih murah di Bali dibandingkan dengan negaranya akan memberikan mereka peluang dan kesempatan untuk membuka usaha di tanah Bali,” ungkapnya.
Sedangkan I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya selaku Kelompok Ahli Bidang Pariwisata menambahkan bahwa Bali saat ini membutuhkan turis atau wisatawan yang memiliki kepedulian terhadap budaya dan aturan yang berlaku di Bali. Selain itu, untuk menciptakan ketertiban bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali, penting bagi kita semua sebagai komponen masyarakat lokal untuk memberikan contoh terlebih dahulu kepada mereka dengan tata cara dan pola hidup keseharian kita yang disiplin dijalan dan bersih di lingkungan. “Wisatawan yang baru datang di edukasi secara masif tentang aturan yang berlaku di Bali, dan masyarakat lokal juga menjadi contoh dan memberi contoh yang baik, peduli terhadap lingkungan sendiri,” ungkapnya.[***]
