JAKARTA, MEDIAPELANGI.com – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri undangan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BPK RI. Acara ini berlangsung pada Senin (8/7) di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.
Seminar tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri oleh berbagai pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kepala daerah, ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota, sekretaris jenderal kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN. Bupati Sanjaya hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Inspektur Tabanan, dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
“Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” kata Presiden Joko Widodo dalam sambutannya.
Ia menyampaikan kepada jajaran kementerian, pimpinan Lembaga dan kepala daerah bahwa opini WTP bukanlah prestasi namun kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dan APBD secara baik kepada masyarakat. “Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik,” jelas Joko Widodo.
Ia meminta agar para Menteri, pimpinan Lembaga dan kepala daerah agar dapat segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan baik APBN dan APBD semakin tahun menjadi semakin baik.
Sementara Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun menyampaikan bahwa transformasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat (LKjPP) sebagai bagian dari LKPP adalah langkah cermat dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.
Ia menyampaikan BPK memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan kehadiran BPK di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, baik di tingkat pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. “Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Sebagai Kepala Daerah, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah kami,” ujarnya.
Kehadiran Bupati Sanjaya dan Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Eksekutif dan Legislatif Tabanan sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini harus dipahami betul oleh seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Tabanan.
Selain itu, Bupati Sanjaya melihat pertemuan ini sebagai sarana untuk saling bertukar informasi dan pengalaman antar daerah. “Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, pengelolaan keuangan negara dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan nasional,” tambahnya.
Bupati Sanjaya juga menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK RI akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Setiap rekomendasi yang diberikan akan dikaji dengan seksama dan langkah-langkah konkret akan diambil untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di daerah. Ini adalah bagian dari komitmen Pemkab Tabanan untuk memastikan anggaran yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.[*rls]
