BPKP Bali Evaluasi Aplikasi Layanan Publik Pemkab Tabanan, Hasilnya Mengejutkan!

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali menggelar evaluasi transformasi dan keterpaduan layanan publik berbasis digital di Kabupaten Tabanan secara berani melalui Zoom Meeting pada Rabu (11/9). Evaluasi ini merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Tabanan yang dikenal memiliki penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang

Veronika dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali yang memimpin evaluasi tersebut mengungkapkan bahwa Kabupaten Tabanan menempati peringkat kedua tertinggi di Bali dalam hal implementasi SPBE, hanya berada di bawah Pemerintah Provinsi Bali. “Kabupaten Tabanan telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam implementasi SPBE, dan evaluasi ini adalah bagian dari upaya untuk semakin memperkuat layanan publik berbasis teknologi di daerah ini,” ujar Veronika.

Dalam evaluasi ini, BPKP telah menyiapkan formulir evaluasi dalam format Excel yang akan diisi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola aplikasi layanan publik. Selain keberanian evaluasi, BPKP juga berencana melakukan wawancara langsung dengan OPD terkait untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang aplikasi-aplikasi layanan publik yang mereka kelola.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Mad Sumerta Yasa, menyampaikan apresiasi atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan oleh BPKP Perwakilan Bali. “Berkat Arah dari BPKP, beberapa layanan publik di Kabupaten Tabanan telah meraih penilaian yang sangat baik, baik oleh Ombudsman maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB),” katanya.

Ia juga berharap agar OPD terkait semakin fokus dan intensif dalam mengelola aplikasi layanan publik untuk mempercepat dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. OPD yang terlibat dalam evaluasi ini antara lain Inspektorat, Bappeda, Bakeuda, BPKPSDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Diskominfo, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk terus memperkuat kualitas layanan publik di Kabupaten Tabanan melalui digitalisasi dan integrasi sistem layanan berbasis teknologi, guna mendukung percepatan reformasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.[wm]