DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa penguatan Dresta Bali harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan bijaksana dalam menghadapi derasnya arus modernisasi, digitalisasi, serta masuknya berbagai pengaruh eksternal. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka seminar nasional bertajuk Mewali Ring Uluning Kertha yang digelar Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (FORGAS) Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Jumat (3/4).
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa menjaga tradisi dan adat istiadat Bali tidak boleh dilakukan secara reaktif maupun emosional. Menurutnya, pendekatan yang terlalu keras justru berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial, pariwisata, dan ekonomi Bali.
“Bali ini tidak punya kekayaan tambang seperti minyak, gas, atau batu bara. Kekuatan utama kita adalah budaya. Kalau budaya rusak, maka pariwisata dan ekonomi Bali juga akan runtuh,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa budaya Bali bukan sekadar warisan, melainkan fondasi utama kehidupan masyarakat yang harus dijaga secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ideologi transnasional dan pengaruh budaya asing yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal.
Koster juga menyoroti pentingnya peran Desa Adat sebagai benteng utama dalam menjaga Dresta Bali. Menurutnya, Desa Adat merupakan entitas sosial yang lahir dari sejarah dan kearifan lokal masyarakat Bali, berbeda dengan Desa Dinas yang dibentuk secara administratif oleh negara. Untuk memperkuat peran tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang dilengkapi dengan berbagai regulasi turunan guna melindungi bahasa, aksara, dan busana Bali.
“Budaya itu tidak bisa dibangun dengan uang semata. Ia membutuhkan rekayasa sosial, pemahaman ideologis, dan konsistensi dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Koster menekankan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia menghadapi dinamika yang kompleks. Berbagai kepentingan global bertemu di Pulau Dewata, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan keberlangsungan ekonomi. Ia menyebut adanya konsep trade-off yang harus dikelola dengan bijak, di mana ketegasan menjaga budaya harus diimbangi dengan pendekatan yang tidak menimbulkan gejolak sosial.
“Tidak boleh grusa-grusu. Kita harus tegas, tapi juga bijaksana. Jangan sampai langkah yang kita ambil justru menimbulkan masalah baru atau merusak iklim pariwisata,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga mengingatkan bahwa pengaruh eksternal yang masuk ke Bali tidak semuanya negatif. Namun, tanpa kewaspadaan dan sistem yang kuat, pengaruh tersebut dapat menggerus nilai-nilai lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan tokoh adat, untuk memperkuat pemahaman terhadap ajaran Hindu Bali yang berlandaskan Tattwa, Susila, dan Acara. Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas masyarakat Bali.
Seminar yang digelar FORGAS ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ideologi bangsa yang berakar pada Pancasila dan kearifan lokal. Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga budaya Bali di tengah perubahan zaman.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa menjaga Dresta Bali adalah tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan, ia optimistis Bali akan tetap kokoh sebagai pusat kebudayaan yang tidak hanya lestari, tetapi juga mampu beradaptasi di tengah arus globalisasi.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
