DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bali menyatakan dukungan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang diajukan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam Rapat Paripurna ke-33 DPRD Bali yang digelar Selasa (14/4/2026). Dua Raperda tersebut masing-masing mengatur tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, mengagendakan penyampaian pandangan umum dari empat fraksi, yakni PDI Perjuangan, Gerindra-PSI, Golkar, dan Demokrat-Nasdem. Secara umum, seluruh fraksi sepakat bahwa kedua Raperda tersebut memiliki arah kebijakan yang strategis dalam memperkuat pembangunan Bali ke depan, meskipun tetap disertai sejumlah catatan kritis.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui pandangan umum yang dibacakan Putu Diah Pradnya Maharani, menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan lanjutan dua Raperda tersebut. Menurutnya, substansi yang diusung telah berada pada jalur yang tepat, yakni memperkuat tata kelola pariwisata berbasis budaya, menegaskan peran pemerintah sebagai regulator, serta mengoptimalkan pendapatan daerah secara adil dan akuntabel.
“Pariwisata harus menjadi jalan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya menjadi sumber ketimpangan baru,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dukungan serupa disampaikan Fraksi Gerindra-PSI melalui juru bicara Gede Harja Astawa. Namun, fraksi ini memberikan sejumlah catatan, terutama terkait penggunaan istilah “berkualitas” dalam Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali. Menurutnya, pemilihan diksi tersebut perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap kondisi tata kelola pariwisata sebelumnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti implementasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Mereka meminta pemerintah daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang bersumber dari pungutan tersebut, termasuk dengan menyusun rincian program yang jelas dan terukur.
Fraksi ini juga menyinggung persoalan penanganan sampah yang masih menjadi isu krusial di Bali. Menurut mereka, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya berupa imbauan atau sanksi, melainkan harus disertai langkah konkret, seperti penyediaan fasilitas pengolahan sampah bagi masyarakat dan desa adat.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui pandangan umum yang dibacakan I Nyoman Wirya menyambut baik Raperda ini sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai persoalan di sektor pariwisata, termasuk pelanggaran tata ruang, investasi yang tidak tertib, serta persaingan usaha yang tidak sehat.
Golkar juga mendorong agar pemerintah meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana PWA melalui sistem berbasis digital atau portal publik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan wisatawan asing terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Adapun Fraksi Demokrat-Nasdem, melalui juru bicara I Gede Ghumi Asvatham, mengapresiasi inisiatif Gubernur Bali dalam menyusun Raperda tersebut. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali yang berlandaskan nilai-nilai lokal seperti Tri Hita Karana dan Sad Kerthi.
Secara keseluruhan, dukungan lintas fraksi ini menjadi sinyal kuat bahwa dua Raperda tersebut memiliki urgensi tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan Bali ke depan. Namun demikian, berbagai catatan yang disampaikan juga menunjukkan pentingnya penyempurnaan substansi agar implementasi kebijakan nantinya benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Dengan masuknya tahap pembahasan lanjutan, diharapkan kedua Raperda ini mampu menjadi landasan hukum yang kokoh dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
