DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pertumbuhan jumlah kendaraan dan geliat sektor pariwisata Bali saat ini tidak sebanding dengan kesiapan infrastruktur yang dimiliki Pulau Dewata. Ketimpangan tersebut dinilai menjadi akar persoalan kemacetan yang semakin parah di sejumlah wilayah strategis Bali.
Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali masa bakti 2025–2030 di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Koster, kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Bali sangat terbatas untuk menuntaskan persoalan infrastruktur secara mandiri, sementara Bali memikul beban sebagai wajah utama pariwisata Indonesia di mata dunia.
“Fiskal Bali tidak mampu menyelesaikan masalah ini sendiri. Seharusnya ditutup dari pusat, karena kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia sangat besar,” tegas Koster.
Ia memaparkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 7,05 juta orang dengan rata-rata belanja 1.522 dolar AS per kunjungan. Dari angka tersebut, perputaran uang di Bali diperkirakan menyentuh Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
Besarnya kontribusi itu, kata dia, seharusnya menjadi dasar kuat bagi Pemerintah Pusat untuk memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan infrastruktur Bali.
“Kalau Bali macet, kumuh, konektivitas buruk, maka citra Indonesia juga ikut terdampak. Karena Bali ini etalase Indonesia untuk dunia internasional,” ujarnya.
Ketimpangan Konektivitas Picu Ketidakmerataan Ekonomi
Koster menilai pembangunan Bali selama ini terlalu terkonsentrasi di wilayah selatan akibat akses menuju Bali barat, utara, dan timur yang masih lambat dan belum efisien.
Ia mencontohkan perjalanan menuju Jembrana, Buleleng, hingga Karangasem masih memerlukan waktu tempuh panjang, sehingga distribusi investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak seimbang.
“Seluruh Bali itu objek pariwisata, tetapi konektivitasnya belum bagus. Ke Jembrana, Buleleng, Karangasem sulit dan lama. Ini yang membuat pembangunan antarwilayah tidak seimbang,” jelasnya.
Selain kemacetan, lonjakan kunjungan wisatawan juga menghadirkan tekanan serius pada persoalan lingkungan terutama sampah, yang menurut Koster harus ditangani paralel dengan pembenahan infrastruktur.
Sebelumnya, Koster juga menegaskan isu sampah dan infrastruktur menjadi dua ancaman utama masa depan pariwisata Bali bila tidak ditangani secara sistematis.
Sudah Audiensi ke DPR RI, Minta APBN Turun ke Bali
Sebagai langkah konkret, Koster mengaku telah melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur guna memperjuangkan dukungan pembangunan infrastruktur darat melalui APBN.
Ia berharap Bali tidak lagi hanya dibebani menjaga pariwisata nasional, tetapi juga mendapat kompensasi pembangunan yang sepadan dari pemerintah pusat.
“Kami sudah bergerak, sudah bertemu Komisi V DPR RI. Infrastruktur ini mendesak karena menyangkut masa depan ekonomi Bali,” katanya.
Dorongan Koster terhadap dukungan pusat ini sejalan dengan upaya yang sejak awal tahun terus disuarakan Pemprov Bali agar pembangunan jalan, konektivitas, hingga transportasi massal memperoleh skema pembiayaan nasional.
KADIN Indonesia Siap Susun Strategic Paper
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie menyatakan pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi Bali menyusun Strategic Paper sebagai dokumen komprehensif untuk meyakinkan Pemerintah Pusat mengenai urgensi investasi infrastruktur di Bali.
Menurut Anindya, dokumen tersebut akan memuat kebutuhan anggaran, titik prioritas pembangunan, hitungan return on investment, hingga dampak ekonominya secara nasional.
“KADIN Indonesia bersama Provinsi Bali bisa menghitung berapa kebutuhan infrastrukturnya, di mana saja titiknya, lalu kita sampaikan ke pusat bahwa return on investment-nya bagus, payback-nya tidak terlalu lama, dan dampaknya ke ekonomi sangat besar,” jelas Anindya.
Ia menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai motor devisa pariwisata sehingga kebutuhan infrastruktur di daerah ini harus dilihat sebagai investasi nasional, bukan semata belanja daerah.
Ariandi Kembali Nahkodai KADIN Bali
Pada agenda tersebut, KADIN Bali resmi mengukuhkan dan melantik jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Kepala Badan, dan Dewan Pengurus masa bakti 2025–2030. Ketua Umum KADIN Bali kembali dijabat oleh I Made Ariandi.
Koster berharap kepengurusan baru KADIN Bali dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
