Tembus Rp5 Miliar! Pemprov Bali Perkuat Pemulihan Korban Bencana di Buleleng

Sabtu, 7 November 2026 | 23:05 WITA

Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah Rp75 juta dan bantuan sosial bagi korban bencana di Buleleng — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana dan musibah di Kabupaten Buleleng, Sabtu (7/11/2026).[ist]

BULELENG, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana dan musibah di Kabupaten Buleleng hingga November 2026. Bantuan tersebut mencakup perbaikan rumah warga, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga perbaikan tempat suci yang terdampak.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, saat menyerahkan bantuan bedah rumah, bantuan sosial korban bencana dan musibah, serta penguatan ekonomi masyarakat di Kantor Camat Kubutambahan, Sabtu (7/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Giri Prasta menyerahkan bantuan bedah rumah sebesar Rp75 juta kepada masing-masing penerima, yakni Wayan Rediasa, warga Banjar Dinas Tukad Ampel, dan Made Manis, warga Banjar Dinas Kuta Banding, Kecamatan Kubutambahan.

Namun, saat mengunjungi rumah Made Manis, Giri Prasta memperoleh informasi bahwa penerima bantuan tersebut telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Atas kesepakatan keluarga, rumah yang akan diperbaiki melalui program bedah rumah itu nantinya diperuntukkan bagi cucunya.

Selain penyerahan bantuan kepada dua penerima, Giri Prasta juga menyerahkan secara simbolis bantuan bedah rumah untuk 50 unit rumah di Kecamatan Kubutambahan dan Tejakula. Program tersebut memiliki total pagu anggaran mencapai Rp3,75 miliar.

Bantuan bedah rumah senilai Rp75 juta per unit ini menjadi salah satu upaya Pemprov Bali meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan tempat tinggal lebih layak.

Tidak hanya melalui program bedah rumah, Pemprov Bali turut menyalurkan bantuan sosial bagi warga Buleleng yang terdampak bencana maupun musibah.

Bantuan tersebut meliputi perbaikan 24 unit rumah warga, penguatan ekonomi bagi 14 penerima, serta perbaikan tiga tempat suci atau tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana dan musibah.

Menurut Giri Prasta, penanganan bencana membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar bantuan bisa disalurkan secara cepat, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus berjalan dengan baik. Sampai bulan November ini, Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Bali memiliki mekanisme bantuan bagi masyarakat yang mengalami bencana atau musibah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk penanganan bencana alam maupun kebakaran.

Penyaluran bantuan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah.

Giri Prasta mencontohkan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran dapat memperoleh bantuan perbaikan hingga Rp50 juta. Pemerintah juga menyediakan bantuan penguatan ekonomi untuk membantu masyarakat bangkit setelah mengalami musibah.

Dalam kesempatan itu, Giri Prasta mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian bencana atau musibah kepada aparat desa maupun perbekel. Langkah tersebut penting agar pemerintah dapat melakukan pendataan dan memproses bantuan sesuai ketentuan.

Laporan dari desa selanjutnya diteruskan kepada camat dan BPBD kabupaten untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

“Kalau ada yang terkena musibah, langsung lapor ke aparat desa atau perbekel, kemudian diteruskan ke camat. Pak Camat wajib melaporkan ke BPBD Kabupaten. Karena di Provinsi ada regulasi, penanganannya tidak boleh lebih dari satu bulan, harus segera. Jadi, kalau ada kejadian, langsung dilaporkan agar bisa segera diproses,” tegasnya.

Ia juga meminta agar informasi mengenai program bantuan tersebut disosialisasikan secara luas. Dengan demikian, masyarakat mengetahui jalur pelaporan dan persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengalami bencana atau musibah.

Giri Prasta menegaskan, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster akan terus memperkuat program pemulihan bagi masyarakat terdampak. Bantuan perbaikan rumah, penguatan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan darurat menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk hadir ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.

“Pak Gubernur Bali memiliki program bedah rumah, di mana masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp75 juta. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. Setelah kegiatan di Kantor Camat Kubutambahan, rombongan melanjutkan kunjungan langsung ke rumah warga penerima bantuan.

Melalui berbagai skema bantuan tersebut, Pemprov Bali berharap proses pemulihan masyarakat pascabencana di Buleleng dapat berjalan lebih cepat, baik dari sisi tempat tinggal maupun kondisi sosial ekonomi.[*rls]