4.184 Rumah Jadi Target Bali 2026, Program Bedah Rumah Dikebut

Rabu, 30 September 2026 | 23:38 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti rapat koordinasi program perumahan secara virtual Keterangan foto: Gubernur Bali Wayan Koster mengikuti Rapat Koordinasi Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali secara virtual, Rabu (30/9/2026).[ist]

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Target bantuan perumahan di Bali melonjak tajam pada 2026. Dari realisasi program yang pada 2025 tercatat 31 unit, target tahun ini mencapai 4.184 unit rumah untuk masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, memasuki penghujung tahun, pekerjaan rumah masih cukup besar. Dari target tersebut, baru 387 unit yang dilaporkan telah rampung 100 persen. Sementara Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi baru mencapai 1.410 unit.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan agenda progres program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali, Rabu (30/9/2026) malam.

Rapat tersebut diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom bersama jajaran terkait.

Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan terhadap percepatan program perumahan.

Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk ikut mendorong percepatan pelaksanaan program perumahan di masing-masing wilayah.

Lilik mengatakan program bantuan perumahan di Bali menunjukkan peningkatan signifikan. Jika pada 2025 tercatat 31 unit, maka target 2026 mencapai 4.184 unit.

Namun, dengan waktu pelaksanaan yang tersisa sekitar tiga bulan, diperlukan langkah percepatan agar target tersebut dapat direalisasikan.

“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.

Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun untuk masyarakat.

Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Rumah susun tersebut memiliki tipe 36 dengan total 60 unit.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan dalam memperoleh tempat tinggal.

Sementara itu, dari program Kementerian PKP di luar APBN, terdapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi dengan target 2026 sebanyak 1.114 unit di Bali.

KPP Bali Capai 99,9 Persen

Program Kredit Program Perumahan (KPP) juga menjadi salah satu perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.

Bali mencatat realisasi KPP mencapai 99,9 persen, dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut Bali termasuk daerah dengan penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.

Bahkan, BPD Bali disebut berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan.

Menurut Maruarar, program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali. Salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah suku bunga KUR Perumahan sebesar 5 persen sejak awal hingga lunas.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa capaian Bali tidak hanya terlihat dari sektor KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk berbagai sektor lainnya.

Koster mengapresiasi program perumahan pemerintah pusat yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.

“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.

Meski demikian, Koster menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan perumahan yang masih dihadapi masyarakat Bali.

Kredit Program Perumahan sendiri merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan program perumahan diharapkan dapat dilakukan pada sisa waktu pelaksanaan 2026 sehingga manfaat bantuan dapat segera dirasakan masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.[*rls]