TABANAN, MEDIAPELANGI.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tabanan tidak sekadar mencermati besaran APBD 2027. Fraksi ini menyoroti dua pekerjaan besar pemerintah daerah: mencari sumber pendapatan baru, terutama dari sektor pariwisata, sekaligus memastikan belanja daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umum terhadap Ranperda APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Tabanan, Kamis (8/10/2026). Pandangan dibacakan Ketua Fraksi Golkar I Ketut Budi Adnyana.
Fraksi Golkar menilai APBD merupakan instrumen penting untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, struktur pendapatan dan belanja yang dirancang pemerintah daerah perlu diarahkan pada kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah disebut mencapai sekitar Rp2,21 triliun lebih, yang terdiri atas PAD sekitar Rp951,06 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,199 triliun.
Sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp2,132 triliun, dengan belanja operasional sekitar Rp1,45 triliun, belanja modal Rp133,27 miliar, belanja tidak terduga Rp10,8 miliar, serta bantuan sosial sekitar Rp2,157 miliar.
Dari struktur tersebut terdapat surplus sekitar Rp18,23 miliar.
Salah satu sorotan utama Fraksi Golkar adalah sektor pendapatan. Pemerintah Kabupaten Tabanan diminta tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan yang selama ini berjalan, tetapi mulai mencari dan mengembangkan sumber pendapatan baru.
Fraksi Golkar mendorong optimalisasi teknologi informasi perpajakan dan sistem pembayaran digital pada objek-objek wisata. Dalam pandangannya, penerapan e-ticketing di daya tarik wisata seperti Tanah Lot, Jatiluwih dan kawasan wisata lainnya perlu dimaksimalkan untuk mendukung transparansi sekaligus optimalisasi pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong penerapan e-parking serta optimalisasi pemungutan pajak makanan dan minuman pada restoran dan rumah makan.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pendapatan daerah tanpa semata-mata membebani masyarakat melalui kebijakan baru.
Tidak hanya mencari sumber baru, Fraksi Golkar juga menyoroti potensi penerimaan dari piutang pajak yang masih tertunggak.
Pemerintah daerah diminta lebih aktif melakukan sosialisasi dan penagihan terhadap kewajiban pajak yang belum diselesaikan masyarakat, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menyosialisasikan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor agar masyarakat yang memiliki tunggakan dapat mengetahui dan memanfaatkannya sesuai ketentuan.
Bagi Fraksi Golkar, optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui berbagai instrumen yang tersedia, baik dengan memperbaiki sistem pemungutan, memperluas basis penerimaan maupun meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Di sisi belanja, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah daerah agar lebih bijaksana dalam menentukan skala prioritas.
Terlebih, dalam pandangan fraksi disebutkan adanya penurunan pendapatan yang signifikan. Karena itu, belanja harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap masyarakat miskin yang belum terdata. Jangan sampai warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan justru belum mendapatkan perhatian karena persoalan pendataan.
Pada sektor pendidikan, perbaikan gedung sekolah yang membutuhkan penanganan juga perlu menjadi prioritas.
Sementara untuk infrastruktur, Fraksi Golkar mendorong perbaikan jalan rusak serta bangunan dan jaringan irigasi pertanian.
Infrastruktur tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pelosok.
Sorotan lainnya berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Fraksi Golkar meminta agar pembangunan Kabupaten Tabanan pada 2027 tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Pembangunan harus menjangkau desa-desa dan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Pembangunan tidak hanya di kota, tetapi juga seluruh wilayah Kabupaten Tabanan,” menjadi salah satu penekanan Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.
Fraksi Golkar pada prinsipnya menyetujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas melalui rapat kerja sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Golkar juga menegaskan komitmennya untuk memberikan masukan yang konstruktif dan solutif dalam pembahasan anggaran.
Dengan demikian, sorotan Fraksi Golkar terhadap APBD Tabanan 2027 tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah memperkuat pendapatan sekaligus memastikan belanja daerah menjawab kebutuhan masyarakat.
Mulai dari optimalisasi pariwisata, e-ticketing, e-parking dan pajak restoran, hingga kesehatan, pendidikan, jalan, irigasi dan pemerataan pembangunan menjadi catatan Fraksi Golkar untuk pembahasan APBD 2027.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
