Fraksi Gerindra Tabanan: APBD 2027 Harus Terasa Manfaatnya

Kamis, 8 Oktober 2026 | 17:48 WITA

I Wayan Wiryadana membacakan pandangan Fraksi Gerindra tentang APBD Tabanan 2027 — I Wayan Wiryadana menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Kamis (8/10/2026).

TABANAN, MEDIAPELANGI.com — APBD Tabanan 2027 dirancang mencapai Rp2,15 triliun lebih. Namun, bagi Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan, besarnya anggaran bukan ukuran utama keberhasilan. Tantangannya justru bagaimana setiap rupiah uang rakyat benar-benar berubah menjadi pembangunan, pelayanan publik, penguatan ekonomi dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna DPRD Tabanan, Kamis (8/10/2026).

Pandangan Fraksi Gerindra disampaikan I Wayan Wiryadana. Fraksi menegaskan, APBD tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang sekadar selaras dengan perencanaan dan penganggaran. Setiap program harus memiliki arah yang jelas, target yang terukur dan menghasilkan manfaat nyata.

“APBD harus disusun secara realistis dan dikelola secara operasional. Operasionalisasi tidak cukup hanya pada tingkat penyelarasan, tetapi harus terlihat melalui hasil pembangunan yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat,” demikian disampaikan dalam pandangan fraksi.

Fraksi Gerindra mencermati struktur APBD Tabanan 2027 dengan pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp2,150 triliun lebih.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp951,106 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1,199 triliun lebih.

Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp2,132 triliun lebih.

Dengan struktur tersebut, Fraksi Gerindra meminta adanya penjelasan yang jelas mengenai pendapatan, belanja, surplus atau defisit serta pembiayaan. Kejelasan struktur anggaran dinilai penting agar pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki dasar yang sama.

Di sisi pendapatan, Gerindra mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

Optimalisasi tersebut antara lain melalui digitalisasi, penertiban potensi kebocoran penerimaan, penguatan kebijakan pendapatan serta pengembangan ekonomi produktif.

Fraksi Gerindra meminta belanja daerah tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung.

Pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pangan serta pemberdayaan UMKM menjadi sektor yang mendapat perhatian.

Setiap program diharapkan memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan begitu, DPRD dan masyarakat dapat menilai apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat sesuai tujuan.

Gerindra juga menyoroti efisiensi belanja. Efisiensi, menurut fraksi, bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan mengalihkannya kepada program yang memberikan manfaat lebih besar.

Stabilitas pangan juga menjadi salah satu perhatian Fraksi Gerindra dalam pembahasan APBD Tabanan 2027.

Pemerintah daerah didorong memperkuat intervensi terhadap pasokan dan distribusi guna menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah perlu memperkuat intervensi pasokan, memperlancar distribusi, serta menjaga ketersediaan pangan,” tegas Fraksi Gerindra.

Menurut fraksi, kebijakan tersebut penting karena harga komoditas pangan strategis memiliki pengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.

Gerindra juga meminta pembangunan infrastruktur ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi dan besarnya manfaat. Setiap proyek harus dievaluasi secara berkala dengan indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menggarisbawahi tiga prinsip utama dalam pembahasan APBD Tabanan 2027.

Pertama, anggaran harus akurat dan kredibel, dengan seluruh komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan disusun secara konsisten.

Kedua, anggaran harus produktif dan berpihak kepada rakyat, terutama untuk pelayanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan.

Ketiga, anggaran harus terukur dan akuntabel, sehingga setiap program memiliki target hasil serta mekanisme evaluasi yang jelas.

Fraksi Gerindra menilai kualitas APBD tidak ditentukan semata-mata oleh besarnya anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah ketepatan prioritas dan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Setiap kebijakan anggaran harus berdasarkan pada kejelasan dan tepat sasaran, efisiensi belanja, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat,” ujar Wiryadana.

Fraksi Gerindra menyatakan siap memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan RAPBD 2027 bersama pemerintah daerah dan DPRD Tabanan.

“Bagi Fraksi Gerindra, setiap rupiah uang rakyat harus sampai kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, ekonomi yang lebih kuat, dan kesejahteraan yang semakin merata,” Pungkas Wiryadana anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tabanan.[ka]