Koster Kaji UMP Bali 2027, Buruh Usulkan Rp5,2 Juta

Kamis, 22 Oktober 2026 | 17:48 WITA

Wayan Koster menerima aspirasi buruh terkait usulan kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp5,2 juta. — Gubernur Bali Wayan Koster menerima aspirasi perwakilan peserta Aksi Kamisan terkait usulan kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp5,2 juta di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026).[ist]

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima aspirasi perwakilan peserta Aksi Kamisan yang terdiri atas unsur serikat pekerja, buruh, dan mahasiswa terkait usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2027. Dalam pertemuan di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/10/2026), para pekerja mengusulkan kenaikan UMP menjadi Rp5,2 juta dari besaran saat ini yang berada di kisaran Rp3,2 juta.

Koordinator Aksi, Excel, bersama Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menyampaikan bahwa usulan tersebut didasarkan pada kesenjangan sekitar Rp2 juta antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka berharap pemerintah menetapkan upah minimum yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat Bali.

Para peserta aksi meminta penetapan UMP 2027 mempertimbangkan ketentuan pengupahan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Mereka juga mendorong Gubernur Bali menggunakan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Sejumlah pertimbangan disampaikan untuk mendukung usulan kenaikan tersebut. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Bali yang disebut mendekati 6 persen, realisasi investasi yang dinilai cukup tinggi, serta biaya hidup yang relatif tinggi karena Bali merupakan destinasi pariwisata internasional.

Selain berkontribusi terhadap perekonomian, pekerja dinilai memiliki peran penting dalam menjaga adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Unsur-unsur tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik pariwisata yang menopang aktivitas ekonomi daerah.

Menanggapi aspirasi itu, Koster menyatakan sependapat dengan harapan pekerja untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Namun, ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, kata dia, masih mengkaji berbagai aspek untuk memperoleh formulasi terbaik.

Sebagai langkah konkret, Koster telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk melakukan kajian mengenai besaran UMP 2027. Pembahasan juga dilakukan melalui Dewan Pengupahan Provinsi Bali dengan mempertimbangkan aspirasi serikat pekerja, kondisi perekonomian, serta kemampuan dunia usaha.

Saat menemui langsung peserta Aksi Kamisan yang berkumpul di depan Kantor Gubernur Bali, kawasan Lapangan Puputan Margarana, Denpasar, Koster menjelaskan hasil simulasi penghitungan menggunakan formula pengupahan yang berlaku. Simulasi tersebut memperkirakan kenaikan UMP sekitar Rp200.000, sehingga besarannya berada di kisaran Rp3,4 juta.

Meski demikian, angka tersebut belum menjadi keputusan final. Koster menilai hasil simulasi masih perlu dikaji lebih lanjut karena terdapat kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak masyarakat Bali. BRIDA Bali juga tengah mengkaji formula penghitungan dengan koefisien alfa sebesar 0,9 untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam dialog tersebut, angka Rp4,5 juta turut mengemuka sebagai alternatif di antara hasil simulasi sekitar Rp3,4 juta dan usulan pekerja sebesar Rp5,2 juta. Koster menyampaikan bahwa berbagai usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan. Namun, penetapan nominal akhir tetap harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Koster menambahkan, kajian pengupahan tidak hanya mencakup UMP provinsi, tetapi juga upah minimum kabupaten/kota serta upah minimum sektoral, termasuk sektor pariwisata. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha agar kebijakan yang ditetapkan tidak memberatkan perusahaan.

Mengakhiri pertemuan, Koster memastikan seluruh aspirasi peserta Aksi Kamisan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengupahan Bali tahun 2027. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mengupayakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah. Hingga kajian dan pembahasan selesai, besaran resmi UMP Bali 2027 belum ditetapkan.[*rls]