BerandaDenpasarDi Bawah Kepemimpinan Bupati Sanjaya, Tabanan Raih Tindak Lanjut BPK Tertinggi di...

Di Bawah Kepemimpinan Bupati Sanjaya, Tabanan Raih Tindak Lanjut BPK Tertinggi di Bali 99,54%

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Pemkab Tabanan mencatat persentase tertinggi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni mencapai 99,54 persen.

Capaian tersebut terungkap dalam kegiatan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari BPK Perwakilan Provinsi Bali. LHP tersebut mencakup Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Kegiatan berlangsung di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Selasa (30/12/2025). Laporan hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Ketua DPRD Kabupaten Tabanan. Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang secara rutin dilakukan oleh BPK.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Ketua DPRD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, serta para kepala daerah se-Bali. Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bupati Sanjaya hadir didampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Kepala Inspektorat Kabupaten Tabanan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPK setiap tahun menjalankan kewenangannya sesuai amanat undang-undang dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

“Setiap tahun kami melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan mulai Februari hingga penyerahan di bulan Mei. Hasilnya, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota umumnya telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Rata-rata pemerintah daerah di Bali bahkan telah meraih WTP lebih dari 10 kali. Harapannya, opini WTP yang diraih benar-benar berkualitas dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang memiliki mandat konstitusional dalam melakukan audit keuangan negara. Oleh karena itu, setiap kepala daerah wajib bersikap tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

“BPK adalah satu-satunya institusi yang diberi mandat oleh negara untuk melakukan audit keuangan negara. Ini bagian dari penyelenggaraan negara. Dana yang dikelola bersumber dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Koster.

Ia juga menambahkan bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan akan berdampak langsung pada kepercayaan publik, sekaligus menjadi dasar pemberian Dana Insentif Daerah oleh pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga memberikan apresiasi khusus terhadap kepemimpinan Bupati Tabanan. Ia menilai Sanjaya sebagai sosok pemimpin yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat.

Baca Juga:  Bali United U-13 Bawa Nama Bali ke Piala Soeratin Nasional

“Kalau saya harus melakukan meeting contest dengan masyarakat Tabanan, Bupati Tabanan nomor satu. Perhatiannya kepada masyarakat luar biasa. Saya mengamati dari tahun ke tahun, berdasarkan penilaian BPK, Tabanan sudah sangat maju,” ungkapnya.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi solid antara perangkat daerah dan Inspektorat.

“Astungkara, kami di Tabanan terus berkolaborasi dengan Inspektorat. Pengawasan menjadi kunci. Jika diawasi dengan baik dan benar, saya yakin tidak akan ada temuan. Hari ini kami bersyukur karena kerja sama tim berjalan sangat baik,” ujarnya.

Sanjaya menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan opini WTP yang berkualitas, sebagaimana diharapkan BPK RI, yakni berlandaskan akuntabilitas dan transparansi. Ia juga menjelaskan bahwa kedekatan pemerintah dengan masyarakat dilakukan secara alami melalui berbagai program, seperti Bungan Desa, kunjungan langsung ke desa-desa, serta kehadiran pemerintah dalam berbagai kegiatan olahraga dan budaya.

“Ketika pemimpinnya hadir, semangat masyarakat akan tumbuh. Interaksi inilah yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan Tabanan yang Aman, Unggul, dan Madani,” pungkasnya.[*]

BERITA LAINNYA

ARSIP BERITA

Silahkan pilih bulan untuk melihat Arsip Berita.

BERITA POPULER