Buka Pasamuhan Agung SKHDN 2025, Gubernur Koster Tegaskan Keberpihakan Pemerintah kepada Sulinggih

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:35 WITA

Gubernur Bali Wayan Koster membuka Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat Tahun 2025 yang dihadiri para sulinggih se-Bali dan Nusantara di Denpasar.

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Gubernur Bali, Wayan Koster, membuka secara resmi Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat Tahun 2025 sebagai forum strategis para sulinggih untuk membahas arah kehidupan keumatan dan kebudayaan Bali yang berpijak pada ajaran Hindu serta kearifan lokal. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan tatanan Bali yang harmonis secara sekala dan niskala.

Pasamuhan Agung dihadiri Dang Dira Rajya selaku Ketua Umum SKHDN, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, para sulinggih se-Bali dan Nusantara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, perwakilan DPRD Provinsi Bali yang diwakili I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya (Anggota Komisi IV), Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dan MDA kabupaten/kota, para bendesa adat, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan rasa bahagia dan kehormatan yang mendalam karena dapat hadir di tengah para sulinggih. Ia menegaskan bahwa sulinggih memiliki peran yang sangat mulia dalam menjaga keseimbangan Bali, karena senantiasa mendoakan keselamatan, kerahayuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan Bali beserta seluruh isinya secara niskala.

“Dedikasi para sulinggih secara niskala sangat luar biasa. Selama ini harus diakui, kebijakan pemerintah masih kurang berpijak pada sulinggih, padahal yang setiap hari mendoakan Bali adalah para sulinggih,” ujar Wayan Koster.

Melalui Pasamuhan Agung SKHDN ini, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk merumuskan kebijakan dan program yang benar-benar berpihak kepada sulinggih. Salah satu perhatian utama diarahkan pada bidang kesehatan. Ia menekankan agar sulinggih yang membutuhkan pelayanan medis mendapatkan perlakuan terhormat, layanan cepat, serta tidak dipersulit dengan antrean panjang.

“Saya minta perangkat daerah terkait duduk bersama dan menyusun kebijakan yang jelas. Jika ada sulinggih datang ke rumah sakit, harus langsung ditangani dan diberikan layanan prima,” tegasnya.

Di bidang pendidikan, Gubernur Bali juga menegaskan adanya keberpihakan nyata pemerintah terhadap keluarga sulinggih. Ia menyampaikan bahwa apabila terdapat cucu sulinggih yang kurang mampu secara ekonomi, pemerintah daerah akan mengupayakan pembiayaan pendidikan hingga jenjang sarjana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Ini bentuk bakti dan penghormatan pemerintah atas tugas suci yang dijalankan para sulinggih. Mereka juga perlu diberikan Siwa Krana sebagai wujud penghormatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yakni membangun kehidupan Krama Bali yang bahagia dan sejahtera secara sekala dan niskala. Menurutnya, pembangunan Bali tidak boleh semata-mata bersifat fisik, tetapi harus dibarengi pembangunan spiritual sebagai wujud bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Ia menguraikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal warisan leluhur seperti Atma Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, dan Jagat Kerthi telah dijalankan masyarakat Bali sejak dahulu. Nilai-nilai tersebut dilaksanakan secara niskala melalui upacara dan doa, serta secara sekala melalui pelestarian alam, lingkungan, dan tatanan kehidupan sosial.

“Bali ditata oleh para orang suci, empu, rsi, dan danghyang. Karena itu, Bali memiliki tatanan upakara yang kuat, hidup, beraura, dan pingit. Inilah yang ingin kita luruskan dan hidupkan kembali melalui Nangun Sat Kerthi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga mendorong Pasamuhan Agung SKHDN untuk membahas isu-isu strategis keumatan, termasuk kalender Bali atau Tika serta pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi agar kembali berpijak pada lontar dan warisan leluhur.

“Jika sudah menjadi keputusan para sulinggih, pemerintah akan sangat mendukung agar Bali memiliki kalender sendiri yang murni dan dapat dipertanggungjawabkan secara niskala,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Bali memohon doa dan tuntunan para sulinggih agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah, ia senantiasa berada di jalan dharma.

“Mohon doa dan dukungan secara niskala agar tatanan Bali dapat berjalan dengan baik dan menjadi fondasi yang kuat bagi Bali hingga 100 tahun ke depan,” pungkasnya.[*]