Kekurangan 837 Guru di Tabanan, DPRD Dorong Solusi Nyata

TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Krisis tenaga pendidik membayangi sektor pendidikan di Kabupaten Tabanan. Kekurangan ratusan guru hingga masih tingginya kasus anak putus sekolah menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Tabanan, Selasa (31/3/2026). Kondisi ini dinilai sebagai alarm serius yang harus segera ditangani agar tidak berdampak pada kualitas generasi muda ke depan.

Rapat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana. Fokus utama pembahasan adalah layanan dasar pendidikan, khususnya terkait pemerataan tenaga pendidik dan penanganan anak putus sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Gusti Putu Ngurah Darma Utama, memaparkan kondisi riil di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan guru. Saat ini, Tabanan memiliki 285 SD, 38 SMP, dan 11 TK Pembina dengan total 3.131 tenaga pendidik.

Namun, berdasarkan standar kebutuhan ideal, jumlah tersebut masih belum mencukupi. Tabanan seharusnya memiliki 3.968 guru, yang berarti terdapat kekurangan sebanyak 837 tenaga pendidik.

“Walaupun sudah ada pengangkatan 1.996 guru P3K dan 442 P3K paruh waktu, kekurangan ini masih belum tertutupi. Kami akan terus mengusulkan formasi tambahan,” ungkapnya.

Kondisi paling mengkhawatirkan terjadi pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK). Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun terakhir, hampir tidak ada penambahan guru TK. Situasi ini diperparah dengan banyaknya guru TK dari yayasan yang berpindah menjadi guru SD setelah lulus seleksi P3K.

Selain jumlah yang masih kurang, distribusi tenaga pendidik juga belum merata. Guru cenderung menumpuk di wilayah perkotaan seperti Tabanan, Kediri, dan Marga, sementara daerah pinggiran seperti Selemadeg Barat dan Pupuan masih kekurangan tenaga pengajar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menekankan pentingnya pemerataan guru yang tidak hanya berbasis jumlah, tetapi juga kualitas dan pemahaman budaya lokal.

“Jangan sampai guru dari luar daerah ditempatkan di desa tapi tidak memahami bahasa dan budaya setempat. Ini bisa menghambat proses belajar mengajar dan pembentukan karakter siswa,” tegasnya.

Dinas Pendidikan pun mengakui bahwa sistem rekrutmen nasional memungkinkan masuknya tenaga pendidik dari luar Bali. Sebagai solusi, pihaknya akan merancang program penguatan kompetensi berbasis kearifan lokal agar para guru mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat Bali.

Selain persoalan tenaga pendidik, isu anak putus sekolah juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, terdapat tiga faktor utama penyebab anak putus sekolah, yakni masalah kesehatan, kondisi ekonomi keluarga, serta faktor sosial seperti pergaulan dan kasus perundungan (bullying).

Menariknya, sebagian besar kasus anak putus sekolah di Tabanan berasal dari penduduk non-permanen atau warga dengan KTP luar daerah. Mobilitas tinggi orang tua yang berpindah-pindah pekerjaan membuat anak-anak kehilangan kontinuitas pendidikan.

Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Tabanan akan meluncurkan program inovasi bertajuk “Pantas” (Penanganan Anak Putus Sekolah). Program ini dirancang untuk menjangkau langsung anak-anak yang telah putus sekolah, khususnya yang sudah tidak bersekolah lebih dari satu tahun ajaran.

Melalui program ini, tim pendamping akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pelacakan, mengarahkan anak kembali ke sekolah formal maupun non-formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta memberikan pendampingan psikologis bagi anak yang mengalami masalah sosial atau keluarga.

“Program ini memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan. Kami akan bergerak dari tingkat kabupaten hingga satuan pendidikan,” jelas Darma Utama.

Rapat kerja ini menjadi peringatan keras bahwa sektor pendidikan di Tabanan masih menghadapi tantangan serius. DPRD bersama pemerintah daerah didorong untuk segera mengambil langkah strategis, mulai dari penambahan formasi guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, hingga penguatan program penanganan anak putus sekolah demi masa depan generasi Tabanan yang lebih baik.[ka]