JAKARTA, MEDIAPELANGI.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Koster menyebut digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem tata kelola bantuan di Bali. Menurutnya, akurasi data penerima merupakan faktor utama agar program bantuan pemerintah dapat berjalan adil, transparan, dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Wayan Koster saat mengikuti kegiatan dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Program digitalisasi bantuan sosial yang diterapkan di Bali merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat. Bali bahkan ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi percontohan dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya terkait proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
Penunjukan Bali sebagai pilot project nasional menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam membangun sistem bantuan sosial berbasis digital yang lebih akurat dan transparan. Sistem digitalisasi ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan data, mencegah penerima ganda, hingga memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Para agen ini nantinya bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan bantuan sosial, mulai dari PKH hingga berbagai program bantuan lainnya.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Koster menambahkan, transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial akan terus dikembangkan secara lebih luas dalam tata kelola pemerintahan di Bali. Ke depan, digitalisasi tidak hanya terbatas pada bansos, namun juga mencakup berbagai layanan publik lainnya.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Ia juga meminta seluruh agen digitalisasi bantuan sosial yang mengikuti bimbingan teknis mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail. Selain itu, para agen diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik saat berinteraksi dengan masyarakat, khususnya warga di pedesaan.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya.
Menurut Koster, validitas data penerima bantuan sosial menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Bali. Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar data masyarakat penerima bantuan benar-benar akurat dan terintegrasi.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi atas komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Menurutnya, Bali menjadi daerah strategis karena seluruh kabupaten/kota ikut terlibat dalam uji coba tersebut. Keberhasilan Bali nantinya akan menjadi contoh penerapan sistem digitalisasi bansos secara nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di Provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ujar Tirta.
Ia menjelaskan, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum menerima bantuan pemerintah nantinya dapat melakukan registrasi bantuan sosial secara mandiri melalui skema on demand yang sedang diuji coba.
Selain itu, Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai program bantuan sosial dengan program perlindungan dan jaminan sosial lainnya, seperti program kesehatan, Program Indonesia Pintar, hingga program peningkatan pendapatan masyarakat.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, Program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” tutupnya.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
