TABANAN, MEDIAPELANGI.com – Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kabupaten Tabanan kembali menjadi sorotan. Meski pemerintah telah menerapkan sistem pemerataan melalui kebijakan zonasi, kenyataannya masih terjadi ketimpangan distribusi siswa. Sejumlah sekolah kekurangan peserta didik, sementara sekolah lainnya justru kelebihan peminat.
Melihat persoalan yang terus berulang hampir setiap tahun ajaran baru, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Tabanan mengusulkan langkah yang lebih strategis. Bukan sekadar mengevaluasi hasil SPMB, tetapi membangun sistem pendidikan yang lebih berkeadilan melalui Focus Group Discussion (FGD) lintas pemangku kepentingan.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, dalam rapat paripurna internal DPRD Tabanan, Rabu (22/7).
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak bisa lagi diselesaikan dengan langkah jangka pendek. DPRD perlu menginisiasi forum resmi yang menghadirkan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, akademisi, komite sekolah hingga praktisi pendidikan untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam jangka panjang.
“Kami mengharapkan adanya rekomendasi secara lembaga dari DPRD Tabanan agar ada semacam FGD untuk membangun sistem pendidikan, terutama menyikapi persoalan-persoalan yang selalu muncul setiap tahun seperti SPMB,” kata Eka.
Eka menilai salah satu tantangan terbesar dunia pendidikan di Tabanan adalah belum hilangnya persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit.
Padahal, secara regulasi pemerintah telah menghapus istilah tersebut. Semua sekolah negeri memiliki standar pelayanan pendidikan yang sama. Namun dalam praktiknya, banyak orang tua tetap berlomba memasukkan anak ke sekolah tertentu sehingga terjadi penumpukan siswa.
Di sisi lain, sejumlah sekolah di luar pusat kota justru belum mampu memenuhi kapasitas rombongan belajar (rombel).
“Karena ada beberapa sekolah yang tidak mampu memenuhi kapasitas rombel,” ujarnya.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi indikator bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya berhasil. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kualitas pendidikan akan semakin melebar.
“Kalau ini dibiarkan, seolah-olah sekolah yang bagus hanya ada di kota. Karena itu pemerataan murid harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Fraksi PDIP menilai keberhasilan sistem SPMB tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap aturan zonasi.
Yang lebih penting adalah memastikan seluruh sekolah memiliki kualitas layanan yang relatif setara, mulai dari jumlah guru, kompetensi tenaga pendidik, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan hingga fasilitas pendukung pembelajaran.
Menurut Eka, masyarakat akan dengan sendirinya menerima pemerataan apabila seluruh sekolah memiliki kualitas yang seimbang.
“Secara aturan zonasi sudah benar. Tidak ada sekolah favorit. Namun kita juga harus mengetahui kondisi riil sekolah kita. Apakah tenaga pendidiknya sudah lengkap dan fasilitasnya sudah memadai,” jelasnya.
FGD yang diusulkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga diharapkan menghasilkan pemetaan persoalan pendidikan berbasis data.
Hasil kajian tersebut nantinya dapat menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, termasuk pemerataan guru, pembangunan sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas sekolah yang selama ini kurang diminati masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi SPMB tidak berhenti pada persoalan teknis penerimaan siswa, tetapi menjadi pintu masuk memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh.
Fraksi PDIP menilai saat ini merupakan waktu yang paling tepat untuk melakukan evaluasi karena seluruh rangkaian SPMB maupun Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah selesai dilaksanakan.
Evaluasi yang dilakukan segera setelah pelaksanaan SPMB dinilai akan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dibanding menunggu hingga persoalan tersebut kembali muncul pada tahun ajaran berikutnya.
“SPMB sudah selesai, MPLS juga sudah selesai. Persoalan ini masih hangat sehingga jangan sampai momentum evaluasinya hilang. Kami berharap FGD bisa segera dilaksanakan,” pungkas Eka.
Usulan tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD Tabanan ingin mendorong perubahan yang lebih mendasar di sektor pendidikan. Tidak hanya menyelesaikan persoalan tahunan dalam penerimaan murid baru, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang mampu menghadirkan pemerataan kualitas sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan.
Fraksi PDIP juga menilai hasil FGD nantinya tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi semata. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyusun kebijakan pendidikan, termasuk perencanaan anggaran, pemerataan tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah secara bertahap.[ka]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
