Koster Gandeng Badung, Denpasar, Gianyar, Sepakati 22 Proyek Strategis Bali

Senin, 13 April 2026 | 23:15 WITA

Penandatanganan kesepakatan proyek strategis Bali oleh Gubernur dan kepala daerah di Kantor Gubernur Bali — Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung, Wali Kota Denpasar, dan Bupati Gianyar saat penandatanganan kesepakatan perubahan BKK untuk 22 Proyek Strategis Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar

DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam membangun Pulau Dewata secara merata melalui langkah strategis lintas daerah. Bertempat di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4/2026), dilakukan penandatanganan kesepakatan perubahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi Bali.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra.

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antar daerah di Bali, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota sepakat untuk bergerak bersama menghadapi tantangan pembangunan dan dinamika sektor pariwisata global.

Program ini berangkat dari semangat gotong royong daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, terutama dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Melalui skema BKK, sebagian pendapatan tersebut dialokasikan untuk membantu pembangunan di wilayah lain yang membutuhkan.

Gubernur Koster menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata keadilan pembangunan di Bali, di mana kemajuan tidak hanya terpusat di wilayah selatan, tetapi juga menjangkau daerah lainnya.

“Bali tidak boleh berkembang secara timpang. Kita harus bergerak bersama agar seluruh wilayah merasakan manfaat pembangunan,” tegasnya.

Dalam implementasinya, Proyek Strategis Provinsi Bali dirancang untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2028–2029.

Sejumlah proyek prioritas dinilai memiliki dampak signifikan terhadap mobilitas dan distribusi ekonomi. Di antaranya pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan wisata padat.

Selain itu, pembangunan Jalan Sunset Road–Mahendradatta serta underpass Tohpati menjadi bagian penting dalam meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Denpasar dan sekitarnya.

Di wilayah Bali Utara, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani menjadi proyek kunci dalam membuka keterisolasian wilayah serta mempercepat distribusi barang dan jasa dari selatan ke utara.

Sementara itu, pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida di Kabupaten Klungkung diharapkan mampu mengangkat potensi pariwisata kepulauan secara lebih optimal dan terintegrasi.

Tak hanya itu, pembangunan Jalan Baru Kusamba–Padangbai serta Jalan Penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih juga menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual.

Kedua proyek tersebut dinilai memiliki nilai strategis karena tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat identitas budaya Bali yang berlandaskan keseimbangan antara sekala dan niskala.

Di sektor maritim, pengembangan pelabuhan terpadu seperti Pelabuhan Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi pusat baru distribusi logistik serta pariwisata bahari.

Pengembangan ini diharapkan mampu mengurangi beban aktivitas di Bali Selatan sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah lain.

Selain pembangunan infrastruktur, proyek strategis juga menyasar sektor budaya dan ketahanan pangan. Restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih menjadi salah satu prioritas dalam menjaga warisan budaya Bali.

Di sisi lain, pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Kabupaten Tabanan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga stabilitas pangan daerah.

Dalam perubahan kesepakatan ini, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian. Dari sebelumnya 20 proyek, empat di antaranya diambil alih oleh pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun demikian, pemerintah daerah justru menambah enam proyek baru sehingga total menjadi 22 proyek strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik di Bali, seperti ketimpangan pembangunan, kemacetan, serta keterbatasan infrastruktur di wilayah utara, timur, dan barat.

Melalui kolaborasi yang solid, Pemerintah Provinsi Bali optimistis bahwa seluruh proyek ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Lebih dari itu, kesepakatan ini menjadi simbol bahwa Bali tengah bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.[*]