TABANAN, MEDIAPELANGI.com — Pemerintah Kabupaten Tabanan mulai memperkuat strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya memperbesar kemandirian fiskal. Langkah tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat, termasuk efisiensi dana transfer ke daerah.
Komitmen itu ditegaskan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Sinergi Pendapatan Asli Daerah guna Mewujudkan Kemandirian Fiskal Kabupaten Tabanan di Ruang Rapat Jayaning Singasana, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 155 peserta yang berasal dari perangkat daerah penghasil, perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, serta pejabat dan staf yang menangani pajak dan retribusi daerah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekda Tabanan bersama para asisten, kepala perangkat daerah dan kepala bagian, narasumber serta peserta sosialisasi.
Penguatan PAD menjadi perhatian karena ketersediaan pendanaan sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah menjalankan pembangunan dan merealisasikan program yang telah direncanakan.
Dalam sambutan Bupati Sanjaya yang dibacakan Wabup Dirga, disampaikan bahwa perubahan kebijakan transfer pusat mendorong pemerintah daerah untuk semakin kreatif dalam mengembangkan sumber penerimaan lokal.
“Kemandirian fiskal bukan sekadar indikator angka-angka statistik di atas kertas APBD, tetapi lebih dari itu merupakan wujud kedaulatan daerah dalam menentukan arah pembangunannya sendiri,” tegasnya.
Menurut Sanjaya, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, PAD diharapkan tidak sekadar menjadi salah satu komponen pendapatan daerah, tetapi mampu menjadi salah satu penopang stabilitas pembiayaan pembangunan Tabanan.
Sanjaya juga mengingatkan jajaran Pemkab Tabanan agar meninggalkan pola kerja yang bersifat sektoral. Optimalisasi pendapatan, menurutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
“Jangan hanya pandai mengusulkan anggaran belanja, tetapi harus kreatif dan inovatif dalam menggali serta meningkatkan potensi pendapatan di sektor masing-masing,” pesannya.
Pesan tersebut menempatkan optimalisasi PAD sebagai pekerjaan bersama. Perangkat daerah penghasil maupun perangkat daerah yang mendukung pengelolaan pendapatan diminta memiliki kepekaan terhadap potensi yang masih dapat dikembangkan.
Sosialisasi tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi mengenai aspek hukum dan teknis pengelolaan pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah berupaya memetakan berbagai kendala yang selama ini muncul dalam proses optimalisasi penerimaan.
Narasumber yang dihadirkan yakni Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Raden An’an Andri Hikmat, yang sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Ni Wayan Mariati mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengakselerasi pengelolaan pendapatan.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kebijakan dan regulasi, inventarisasi berbagai kendala, serta penyusunan langkah konkret yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Pengelolaan pendapatan juga mencakup pemutakhiran data, penggalian potensi, penagihan, hingga pengawasan penerimaan daerah.
“Kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi tata kelola dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan daerah serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam akselerasi penerimaan daerah,” jelas Mariati.
Dengan penguatan koordinasi dan pembenahan tata kelola tersebut, Pemkab Tabanan menargetkan potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal. Di sisi lain, peningkatan PAD diharapkan berjalan dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Upaya memperkuat kemandirian fiskal pun tidak berhenti pada peningkatan angka penerimaan. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap sumber pendapatan dikelola secara terukur sehingga mampu memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Tabanan.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
