DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Posyandu di Bali terus diarahkan untuk naik kelas. Tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini diposisikan sebagai salah satu penggerak pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang sekaligus.
Langkah tersebut diperkuat melalui Pelatihan Posyandu ke-10 yang digelar di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Bali, Senin (10/8/2026). Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, dengan peserta sebanyak 111 kader Posyandu dari Kabupaten Buleleng.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan kemampuan kader agar mampu menjalankan peran Posyandu dalam mendukung transformasi pelayanan dasar di tingkat masyarakat.
Transformasi Posyandu membawa perubahan cukup besar terhadap tugas dan ruang geraknya. Jika sebelumnya masyarakat lebih mengenal Posyandu melalui kegiatan penimbangan balita, imunisasi maupun pemantauan kesehatan, kini perannya diperluas untuk mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Enam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Perluasan peran ini membuat kader dituntut memiliki wawasan yang lebih luas. Mereka diharapkan mampu mengenali persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat, memberikan informasi awal, sekaligus membantu menghubungkan warga dengan layanan pemerintah yang sesuai.
Kepala Dinas PMD Dukcapil Bali I Made Dwi Dewata mengatakan posisi kader sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat.
“Transformasi Posyandu ini harus kita dorong bersama agar Posyandu mampu memberikan pelayanan yang lebih luas dan terintegrasi. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga mendukung enam Standar Pelayanan Minimal yang menjadi hak dasar masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dwi Dewata, kedekatan kader dengan masyarakat menjadi modal penting dalam menjalankan transformasi tersebut. Kader dapat mengetahui secara langsung berbagai kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi warga di wilayah masing-masing.
Perubahan fungsi Posyandu secara otomatis membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kader tidak cukup hanya memahami kegiatan teknis Posyandu, tetapi juga perlu mengetahui berbagai bentuk pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.
Selain pengetahuan, kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi juga menjadi bagian penting. Kader nantinya perlu membangun hubungan dengan pemerintah desa, kelurahan, perangkat daerah, serta pihak terkait lainnya ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para kader mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai peran Posyandu dalam transformasi pelayanan dasar,” kata Dwi Dewata.
Ia berharap materi yang diperoleh selama pelatihan tidak berhenti sebagai pengetahuan di ruang pelatihan. Sebanyak 111 kader dari Buleleng diharapkan dapat membawa pengetahuan tersebut kembali ke wilayah masing-masing dan menerapkannya dalam kegiatan Posyandu.
Dengan demikian, kader dapat membantu menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus lebih cepat merespons persoalan yang muncul di tingkat desa.
Kehadiran 111 kader dalam Pelatihan Posyandu ke-10 menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring pelayanan dasar hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Kader memiliki peran sebagai penghubung antara warga dan pemerintah. Ketika menemukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tertentu, kader diharapkan dapat membantu mengarahkan warga agar memperoleh akses sesuai kebutuhan.
Pola tersebut dinilai penting karena tidak semua persoalan masyarakat dapat diselesaikan melalui satu sektor. Persoalan pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun kebutuhan pelayanan lainnya sering kali saling berkaitan.
Karena itu, Posyandu diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi dan pemberdayaan masyarakat yang lebih adaptif.
Pelatihan Posyandu ke-10 sekaligus memperlihatkan komitmen Pemprov Bali dalam memperkuat kelembagaan Posyandu melalui peningkatan kualitas kader. Semakin baik kapasitas kader, semakin besar pula peluang Posyandu menjalankan fungsi pelayanan dasar secara optimal.
Pada akhirnya, transformasi Posyandu bukan sekadar memperluas jenis layanan. Lebih jauh, perubahan ini diharapkan mampu membangun pelayanan masyarakat yang terintegrasi, inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan warga.
Dari 111 kader yang mengikuti pelatihan, pemerintah berharap lahir penggerak-penggerak baru di tingkat desa yang mampu membawa semangat transformasi tersebut ke tengah masyarakat. Posyandu pun diharapkan semakin kuat sebagai bagian penting dalam pembangunan manusia dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali.[*]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
