DENPASAR, MEDIAPELANGI.com — Pemerintah Provinsi Bali memastikan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 akan dilakukan secara terbuka bersama DPRD Provinsi Bali. Berbagai catatan fraksi DPRD dinilai penting untuk memperkuat kualitas kebijakan fiskal sekaligus memastikan anggaran benar-benar memberi dampak kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9).
Menurut Gubernur, APBD tidak seharusnya hanya dilihat sebagai dokumen administratif mengenai pendapatan dan belanja pemerintah. Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan agenda pembangunan ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan mencermati seluruh kritik, saran dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Pengelolaan anggaran ke depan diarahkan semakin adaptif, hati-hati, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.
Salah satu perhatian utama adalah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Bali akan mengoptimalkan sumber pendapatan tanpa menjadikan masyarakat dan pelaku usaha sebagai pihak yang terus dibebani.
Strategi peningkatan PAD antara lain melalui pembenahan sistem pemungutan, digitalisasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pengawasan terhadap penerimaan daerah juga akan diperkuat, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Pemerintah menekankan setiap penerimaan harus dikelola secara akuntabel dan dikembalikan dalam bentuk program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan serta keberlanjutan kebudayaan Bali.
Di sektor pariwisata, pemerintah juga menyadari besarnya ketergantungan ekonomi Bali terhadap kondisi eksternal. Gangguan konektivitas, mobilitas maupun perubahan situasi global dapat berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah.
Untuk itu, Pemprov Bali menyiapkan langkah mitigasi sekaligus mendorong penguatan sektor ekonomi lainnya. Pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM dan ekonomi digital dipandang penting untuk membangun struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan.
Pada sisi belanja, percepatan realisasi belanja modal menjadi perhatian. Pemerintah akan mendorong pelaksanaan berbagai proyek prioritas dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan yang harus terus diperkuat, termasuk kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Gubernur menegaskan efisiensi anggaran tidak identik dengan sekadar memangkas belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan manfaat maksimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.
Pemanfaatan aset daerah juga akan diarahkan lebih produktif. Selain memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah, aset tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan green tourism dan sport tourism, menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi lokal.
Sementara terkait SiLPA dan rencana pinjaman daerah, pemerintah memastikan keputusan pembiayaan akan dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, kewajiban pembayaran serta manfaat pembangunan yang dihasilkan.
Persoalan pemerataan pembangunan turut menjadi perhatian. Penguatan kawasan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat diharapkan melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan tidak terus terkonsentrasi di Bali Selatan.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pembangunan Bali juga harus tetap berpijak pada tata ruang, perlindungan lingkungan, kebudayaan dan kepentingan masyarakat lokal. Pengendalian inflasi, penyediaan pangan, hunian, pengelolaan sampah, transportasi publik hingga peningkatan layanan kesehatan akan tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
