BADUNG, MEDIAPELANGI.com – Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya penanganan abrasi Pantai Kuta secara terpadu dengan melibatkan kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa persoalan abrasi di Indonesia sebagai negara kepulauan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan parsial.
Pesan tersebut disampaikan Megawati saat meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026) siang. Dalam kunjungan itu, ia didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.
Megawati menegaskan, karakteristik geografis Indonesia harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan penanganan kerusakan kawasan pesisir. Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak bisa disamakan dengan penanganan wilayah kontinental.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi yang berkelanjutan.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Selain koordinasi lintas sektor, Megawati mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanganan abrasi. Menurutnya, para ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama menghasilkan solusi konkret yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Indonesia.
Ia juga menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kawasan pesisir, terutama di negara kepulauan.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Megawati turut menekankan relevansi kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Nilai tersebut dinilai penting dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan pesisir yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.
Abrasi Pantai Kuta menjadi persoalan serius karena berdampak pada kondisi fisik pantai, fasilitas publik, aktivitas pariwisata, serta perekonomian masyarakat setempat.
Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan gelombang laut yang kuat. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, sehingga kawasan berpasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga berdampak pada sejumlah fasilitas di kawasan pantai, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.
Sebagai salah satu ikon pariwisata Bali, Pantai Kuta memiliki nilai strategis yang tidak hanya berkaitan dengan daya tarik wisata, tetapi juga keberlangsungan usaha masyarakat dan pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, penanganan abrasi membutuhkan langkah berkelanjutan agar kerusakan pantai tidak semakin mengganggu fungsi kawasan tersebut.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dorongan Megawati untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menjadi pengingat bahwa penanganan abrasi Pantai Kuta membutuhkan keterpaduan antara kebijakan pemerintah, riset ilmiah, inovasi teknologi, dan kearifan lokal. Dengan pendekatan menyeluruh, perlindungan kawasan pesisir diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan pariwisata dan ekonomi masyarakat Bali.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
