BULELENG, MEDIAPELANGI.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali mendorong penguatan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dengan berlandaskan filosofi menyama braya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan dan potensi daerah.
Pesan itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).
Rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Ika Putra menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup ditopang oleh dokumen perencanaan yang berkualitas. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan juga menjadi faktor penting agar program pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, filosofi menyama braya yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan perlu menjadi landasan dalam membangun hubungan kerja, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat.
Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Ketika Bappeda provinsi dan kabupaten/kota mampu bekerja secara terintegrasi, sistem perencanaan pembangunan daerah akan semakin kuat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Ika Putra juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi berkelanjutan dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Hubungan kerja yang baik memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons dinamika pembangunan secara lebih cepat dan tepat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Bappeda se-Bali memperkuat keselarasan kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung Asta Cita pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Perencanaan yang terpadu diharapkan membuat pelaksanaan program pembangunan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Sejumlah narasumber turut dihadirkan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.
Kehadiran narasumber dari berbagai lembaga tersebut diharapkan memperkuat pemahaman mengenai arah kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta membuka ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam menghadapi isu-isu strategis pembangunan.
Ika Putra mengajak seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.
Selain menjadi forum penguatan koordinasi, rapat tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali.
Dalam penganugerahan tersebut, Kabupaten Jembrana berhasil menempati peringkat pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Gianyar, sedangkan Kabupaten Klungkung berada di peringkat ketiga.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah.
Penilaian tersebut juga mendorong setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, dan tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.
Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas perencanaan, serta memastikan program pembangunan memberikan hasil yang terukur.
Melalui rapat koordinasi dan penganugerahan tersebut, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam mengintegrasikan program prioritas nasional dengan program unggulan daerah.
Dengan semangat menyama braya, sinergi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan program yang saling mendukung demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
