DENPASAR, MEDIAPELANGI.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa masukan dan pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta dalam rangkaian Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026).
Menurut Giri Prasta, pandangan, saran, dan masukan fraksi-fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan Bali.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya.
Dalam penyusunan RAPBD 2027, Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Giri Prasta, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Perencanaan anggaran juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar program pembangunan dapat dijalankan secara terukur dan bertanggung jawab.
Terkait postur anggaran, pemerintah daerah telah memperhitungkan kondisi pendapatan dan belanja, termasuk defisit yang direncanakan. Kondisi fiskal akan terus dicermati untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Giri Prasta juga menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi secara optimal dalam APBD induk 2027 dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Perubahan APBD 2027. Namun, pengakomodasian kebutuhan tersebut tetap harus memperhatikan prioritas pembangunan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketersediaan anggaran.
Salah satu perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027 adalah penurunan alokasi anggaran pendidikan. Giri Prasta menjelaskan bahwa kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Bali, menurutnya, tetap berkomitmen menjaga pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan sekitar 21 persen. Angka tersebut, berdasarkan penjelasannya, berada di atas ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” ungkapnya.
Giri Prasta menambahkan, efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran perlu diperkuat agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan. Pemerintah daerah akan mencermati kebutuhan anggaran secara menyeluruh dengan mengutamakan efektivitas program, skala prioritas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pembahasan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sinergi pemerintah daerah dan DPRD juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program pembangunan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Dengan demikian, penyempurnaan RAPBD 2027 menjadi bagian penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi fiskal daerah.[*rls]
Dapatkan Update Terbaru!
Ikuti kami agar tidak ketinggalan info terbaru. GRATIS!!!
WhatsApp Channel
Google News
